(TK), Bandar Lampung — Ivan Sugianto, pemilik Valhalla Spectaclub, klub malam eksklusif di Surabaya, kini menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena prestasi, melainkan karena rangkaian kasus yang menelanjangi arogansi dan dugaan pelanggaran hukum yang melekat pada dirinya. Bermula dari aksi intimidasi brutal terhadap siswa SMA Gloria 2 Surabaya, kasus ini berkembang menjadi pengungkapan praktik kejahatan finansial yang diduga dilakukan secara sistematis.
Awal Mula: Intimidasi di Sekolah
Insiden memalukan ini berawal dari pertandingan basket di sebuah mal. Anak Ivan, berinisial AL, diduga tidak terima diejek oleh siswa ET setelah sekolahnya kalah. Tidak cukup berhenti di konflik antar siswa, Ivan turun tangan dengan cara yang kejam. Didampingi sejumlah orang dan dua anggota polisi, Ivan mendatangi sekolah ET, memaksa siswa tersebut bersujud dan menggonggong di hadapannya.
Meski upaya damai sempat dilakukan, pihak sekolah ET memutuskan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Aksi Ivan, yang terindikasi sebagai bentuk persekusi, kini berujung pada jeratan hukum dengan ancaman pidana hingga tiga tahun penjara.
Penangkapan yang Sarat Tanda Tanya
Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, pada Kamis, 14 November 2024. Namun, penangkapan ini justru memicu gelombang kecurigaan. Dalam foto yang beredar, pria yang digiring polisi tampak berbeda dari Ivan yang selama ini dikenal. Netizen dengan cepat menyoroti perbedaan gaya rambut dan alis, yang memunculkan spekulasi bahwa pria tersebut bukan Ivan Sugianto.
Lebih dari itu, muncul pertanyaan tajam terkait perlakuan khusus yang diduga diterima Ivan selama proses hukum. Tidak seperti tersangka lainnya yang kerap dicukur habis rambutnya, Ivan tetap tampil dengan rambut terawat. “Kalau tersangka lain seperti Gunawan Saddbor langsung dibotak, kenapa Ivan tidak? Apa karena dia kaya dan punya koneksi?” ujar seorang netizen dengan nada geram.
Menguak Jaringan Kejahatan
Kasus Ivan tidak berhenti pada intimidasi di sekolah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi bahwa Ivan terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, termasuk yang terkait dengan Valhalla Spectaclub. PPATK telah memblokir belasan rekening atas nama Ivan yang diduga digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.
“Kita melihat ada pola kejahatan finansial yang sistematis. Ini bukan sekadar tindakan individu, melainkan ada jaringan yang lebih besar,” ungkap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menyerukan agar kasus ini diusut hingga ke akarnya. “Tidak cukup dengan menghukum Ivan atas persekusi. Temuan PPATK harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan lainnya,” tegasnya.
Arogansi yang Mengundang Amarah Publik
Tingkah Ivan yang sering bertindak seenaknya ternyata bukan hal baru. Sebelumnya, ia pernah dilaporkan dalam kasus penganiayaan pada 2020. Namun, seperti kasus-kasus lainnya, masalah tersebut seakan lenyap tanpa jejak. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Ivan menikmati perlindungan dari pihak-pihak tertentu.
Bahkan, foto Ivan yang viral bersama seorang perwira menengah TNI turut memicu spekulasi bahwa ia memiliki “bekingan” kuat. Meski Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, sudah membantah isu tersebut, publik tetap mempertanyakan hubungan dekat Ivan dengan aparat keamanan.
Puncak Gunung Es
Kasus Ivan Sugianto menjadi gambaran nyata betapa ketidakadilan masih merajalela dalam sistem hukum kita. Perlakuan berbeda terhadap Ivan, mulai dari dugaan diskriminasi hingga pengungkapan jejaring kejahatan finansial, memperlihatkan bahwa hukum di negeri ini sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Kalau hukum tidak ditegakkan secara adil, bagaimana masyarakat bisa percaya pada institusi penegak hukum? Kasus ini adalah ujian bagi kepolisian dan kejaksaan untuk menunjukkan integritasnya,” ujar Sahroni.
Publik kini menanti keberanian aparat untuk tidak hanya menghukum Ivan, tetapi juga membongkar semua pihak yang terlibat dalam jejaring kotor ini. Jika dibiarkan, kasus Ivan Sugianto tidak hanya menjadi preseden buruk, tetapi juga simbol kegagalan hukum yang melindungi mereka yang punya kuasa.
(**)
