Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Jakarta

Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Semua Gubernur

badge-check


					Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Semua Gubernur Perbesar

JAKARTA – Jelang penetapan upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman itu mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan.

Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek itu menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, bagi provinsi atau kabupaten/kota yang sudah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula itu memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai 1.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dewan Pengupahan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain formula, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027. KHL itu terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL 2026 menggunakan data BPS yang dihitung dengan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.

Untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang bisa ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Menaker juga mengingatkan gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang ditetapkan gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan ketentuan kesepakatan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Prabowo Guyur Rp100 Miliar Per Ibu Kota Provinsi, Rp20 Miliar per Kabupaten

14 November 2026 - 13:11 WIB

Kemnaker: Keterbukaan Informasi Publik Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

11 November 2026 - 04:15 WIB

Breaking News! Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

10 November 2026 - 09:06 WIB

Isma Yatun Kembali Pimpin BPK untuk Periode 2026-2031

9 November 2026 - 08:16 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Sudah Terbit, Masyarakat Bisa Unduh Dokumennya

9 November 2026 - 04:48 WIB

Trending di Jakarta