(TK), Lampung — Diam-diam, agenda yang sejak lama digagas Pj Gubernur Lampung, Samsudin, yaitu melakukan penggusuran –bahasa halusnya; penyegaran- terhadap belasan eselon II di lingkungan Pemprov Lampung, terus berjalan.
Terbukti, sejak Senin (2/12/2024) kemarin hingga Rabu (4/12/2024) besok, ada 16 pejabat eselon II yang tengah mengikuti uji kompetensi (ukom) bertempat di Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Ke-16 pejabat eselon II yang mengikuti ukom tersebut, sesuai dengan nama-nama yang telah beredar sejak awal Oktober silam. Yang telah direstui oleh Kemendagri untuk dilakukan kegiatan uji kompetensi.
Para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Lampung yang terancam dari posisinya saat ini dan tengah mengikuti ukom hingga Rabu (4/12/2024) besok terdiri dari: Inspektur Ir. Fredy SM, MM, Kepala Disdikbud Sulpakar, Kepala BPSDM Yurnalis, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Slamet Riadi, Kepala DLH Emilia Kusumawati, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Samsurijal, Kepala Biro Hukum Puadi Jailani, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Intizam, Kepala Satuan Pol PP M. Zulkarnain, Kepala Badan Kesbangpol M. Firsada, Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yudhi Alfadri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Binarti Bintang, serta ada tiga nama dari luar Pemprov Lampung, yakni Bayana, Asisten I Setdakab Tubaba, Thomas Americo, Sekretaris DPRD Lamsel, dan Muhammad Alhusnuriski, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran.
Ketua Pansel Ukom Pemprov Lampung, Budhi Darmawan, membenarkan adanya 16 pejabat eselon II yang tengah mengikuti ukom, dan Rabu (4/12/2024) besok mereka akan menjalani agenda wawancara.
Hasil ukom ini, kata Budhi Darmawan sebagaimana dikutip dari Rilis.ID, akan disampaikan kepada Pj Gubernur Samsudin.
“Nanti beliau (Pj Gubernur, red) yang akan menentukan prosesnya, apakah ada yang rolling ke jabatan lain atau tetap. Nama-nama yang nantinya akan dilantik, sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu ke Kemendagri,” jelas Budhi Darmawan.
(**)
