Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Indek News

Defisit Membengkak, Birokrasi Bermasalah: Menakar Beban Gubernur Lampung Mendatang

badge-check


					Defisit Membengkak, Birokrasi Bermasalah: Menakar Beban Gubernur Lampung Mendatang Perbesar

(TK), Lampung— Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung semakin terasa dengan pertukaran ide dan gagasan untuk memajukan provinsi. Dua pasangan calon, Arinal Djunaidi – Rahmat Mirzani Djausal dan Sutono – Jihan Nurlela, berkompetisi dengan optimisme untuk meraih kemenangan. Namun, tantangan besar menanti pemenang Pilgub Lampung pada 27 November mendatang, yaitu menghadapi kondisi keuangan Pemprov Lampung yang cukup kompleks.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2023, yang ditandatangani Arinal Djunaidi sebagai gubernur pada Mei 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 3,76 triliun atau 78,32% dari target Rp 4,8 triliun. Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, defisit keuangan riil mencapai Rp 1,4 triliun—naik 157% dari tahun 2022.

Kenaikan defisit ini tidak terlepas dari perencanaan pendapatan yang kurang rasional dan pengelolaan belanja yang tidak efektif. Misalnya, anggaran dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan sebesar Rp 496 miliar, tetapi realisasinya hanya mencapai 10,3%. Selain itu, anggaran penjualan barang milik daerah jauh dari harapan, dengan hanya 0,7% dari target yang tercapai.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencatat adanya pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganggarkan pembelian aset tetap pada belanja barang dan jasa, dengan nilai mencapai Rp 51 miliar. Sementara itu, sejumlah OPD lainnya terlibat dalam alokasi belanja modal yang tidak tepat, memperburuk tata kelola keuangan.

Tidak hanya tantangan keuangan, birokrasi di Pemprov Lampung juga menghadapi permasalahan dalam hal disiplin kerja. Beberapa pegawai menerima gaji meskipun tidak hadir bekerja selama berbulan-bulan, bahkan ada pegawai yang telah pensiun atau meninggal namun tetap menerima gaji.

Kondisi ini menandakan perlunya reformasi birokrasi di Pemprov Lampung agar dapat memulihkan defisit keuangan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus berhadapan dengan tantangan tidak hanya pada aspek fiskal, tetapi juga dalam memperbaiki etika kerja jajaran birokrasi.

(RED)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejari Tulang Bawang Terima Lagi Pengembalian Kerugian Negara Rp112 Juta dari Kasus Korupsi Anggaran Bawaslu

19 November 2026 - 13:04 WIB

Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

19 November 2026 - 02:50 WIB

Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Semua Gubernur

19 November 2026 - 02:45 WIB

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Trending di Bandar Lampung