TK, Lampung — Bertempat di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Lantai Teluk Betung Bandar Lampung, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., pada Selasa (11/02/2025) menghadiri penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., Kepala BPKAD Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, Kabidkeu Polda Lampung, Inspektorat Polda Lampung, Danlanud PM Bunyamin, Ka Akun Brigif 4 Marinir, Kabagrenprogar Polda Lampung, Pas Progar Lanal Lampung, Pasi Anev Siren Korem 043/Gatam, serta Staf BPKAD Provinsi Lampung.
Mewakili Pj. Gubernur Lampung dan Pemerintah Pusat, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka membahas bidang anggaran yang akan digunakan untuk operasional Pemda dan instansi lain seperti kepolisian dan TNI terkait kegiatan ke depan.
“Alhamdulillah, proses ini bukan hanya tahun ini saja berjalan seperti ini. Saya sebagai Kepala Bagian memastikan bahwa penggunaan anggaran sampai saat ini baik dalam perencanaan maupun penggunaan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan. Saya bertanggung jawab kepada warga dan masyarakat Provinsi Lampung dalam hal perencanaan hibah anggaran sesuai kebutuhan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Marindo Kurniawan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi di Provinsi Lampung dalam pertanggungjawaban keuangan. “Setelah penandatanganan NPHD dengan instansi BPKAD, kita semua berharap bisa saling mendukung operasional, konektivitas, dan stabilitas keamanan di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan kolaborasi antara instansi yang sesuai dengan ketentuan regulasinya,” jelasnya.
Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kegiatan penandatanganan bersama NPHD.
“Ini merupakan bentuk perjanjian bersama terkait naskah hibah dalam rencana kegiatan yang berhubungan dengan anggaran maupun rencana pengerjaan pembangunan yang melibatkan unsur lembaga instansi pemerintahan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini sangat penting, mengingat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan terutama yang berhubungan dengan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, dan POLRI harus sesuai rencana dan kebutuhan yang dijalankan ke depan,” terangnya.
(**)
