(TK)—MAGELANG—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Nantinya dirinya akan menerbitkan Surat Edaran mengenai petunjuk efisiensi anggaran guna memerinci jenis anggaran belanja yang bisa ditekan.
“Saya menyampaikan beberapa hari lalu bahwa saya juga akan meminta daerah melakukan efisiensi, efisiensi belanja,” kata Mendagri saat ditemui di sela retret kepala daerah di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025) malam.
Mendagri juga mencotohkan efisiensi belanja yang dilakukan, di antaranya alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial dan rapat yang tidak perlu. Mendagri mengatakan anggaran belanja yang tidak perlu itu bisa dialihkan untuk program pro rakyat. Kemudian, dirinya juga mencontohkan beberapa program, di antaranya rehabilitasi sekolah hingga standardisasi puskesmas.
“Semua dialihkan untuk program-program yang pro rakyat betul. Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus, MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas harus bagus standardisasinya,” jelasnya.
Mendagri pun mengajak DPRD kabupaten/kota atau bahkan provinsi untuk ikut mengawasi efisiensi anggaran ini.
“Nah, ini awasi, tolong diawasi DPRD di masing-masing masyarakat daerahnya, tolong diawasi. Daerah mana yang melakukan perbaikan, daerah mana yang tidak. Dan kami juga melalui sistem, yang namanya sistem informasi pemerintah daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu. Hari ini saya tanda tangani (surat edaran) untuk saya berlakukan besok, memberikan guidelines kepada kepala daerah,” jelasnya.
“Saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota, juga bisa menyadari, efisiensi dilakukan ya, semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman, tapi semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” sambungnya.
Melalui kesempatan ini, Mendagri juga mengatakan bahwa dirinya memiliki staf yang berpengalaman dalam bidang keuangan daerah. Salah satunya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Agus Fatoni.
“Pengalaman kita, staf saya berpengalaman dalam keuangan daerah seperti Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengerti keuangan daerah apalagi sudah 3 kali gubernur, mengerti titik – titiknya dimana. Pak Bima Arya 10 tahun walikota pasti mengerti keuangan. Semua kami lakukan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Mendagri. (*)
