(TK)Sekdaprov— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Rapat Evaluasi Program Prioritas Nasional, termasuk pembangunan 3 juta unit rumah per tahun dan Program Pelayanan Kesehatan Gratis. Rapat ini dilakukan secara virtual di Command Center Lt. 2 pada Senin (30/6/2025).
Rapat bagian menjadi tiga sesi. Sesi pertama diisi dengan paparan evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., MACd. Sesi kedua membahas Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dua sesi ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sedangkan sesi ketiga tentang Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam laporannya, Dr. Imran menjelaskan bahwa target pembangunan 3 juta unit rumah dibagi menjadi tiga bagian: 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Ia memberikan Arahan strategi kepada seluruh pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mensukseskan program ini, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan mereformasi rumah tidak layak huni.
Ia juga menyarankan agar daerah segera menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait penerbitan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat penerbitan izin PBG. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendorong CSR untuk membangun rumah bagi masyarakat dan memantau kualitas subsidi rumah.
Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan evaluasi Program Kesehatan Gratis yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit tipe D ke tipe C untuk daerah 3T. Ia meminta dukungan kepala daerah untuk mencapai target 50 juta masyarakat yang dilayani tahun ini.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan harga komoditas berdasarkan wilayah. Ia melaporkan adanya kenaikan IPH di 16 provinsi, penurunan di 21 provinsi, dan stabil di Papua Pegunungan. Provinsi Lampung mengalami penurunan IPH yang dipicu oleh penurunan harga bawang putih, cabai merah, dan beras.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kepala daerah untuk bersama-sama mengatasi kenaikan harga komoditas yang merugikan masyarakat. Ia memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah melakukan upaya nyata dalam pengendalian inflasi.
Dua kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Pringsewu dan Lampung Tengah, bersama 88 pemda lainnya mendapatkan apresiasi atas terlaksananya upaya konkrit dalam pengendalian inflasi di daerah mereka.(***)
