(TK)Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung tengah mempersiapkan pengisian jabatan direksi untuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. Saat ini, proses berada pada tahap analisis kebutuhan organisasi dan struktur kelembagaan sebelum memasuki tahap seleksi terbuka.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa Biro Perekonomian Setprov Lampung bersama Tim Pembina BUMD masih melakukan analisis kebutuhan organisasi dari masing-masing perusahaan daerah. “Rencana yang akan dilakukan adalah melakukan analisis terlebih dahulu, kemudian menentukan kebutuhan untuk BUMD, seperti jumlah direksi dan komisaris,” ujarnya.
Marindo menegaskan bahwa setelah analisis selesai dan kebutuhan organisasi terpenuhi, Pemprov Lampung akan mengumumkan jadwal seleksi secara terbuka. “Tunggu saja, jika semua sudah siap, nanti akan diumumkan,” tambahnya.
Terkait modal dasar, Marindo menjelaskan bahwa masing-masing BUMD akan memiliki jumlah modal yang berbeda, sesuai dengan core business yang telah dikaji sebelumnya. “Lima BUMD baru ini sesuai perda yang telah ditetapkan, dan regulasi tentang BUMD memang mensyaratkan modal awal sebagai syarat pendirian,” jelasnya.
Meski nilai modal dasar untuk masing-masing BUMD berbeda-beda, Marindo belum dapat menyampaikan jumlah pastinya saat ini. “Saya lupa berapa nilainya, tetapi core business sudah melalui kajian untuk masing-masing BUMD,” ungkapnya.
Peraturan daerah terkait penyertaan modal dasar tersebut saat ini masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lima BUMD tersebut meliputi PT Bumi Agro Lampung Sejahtera (bidang pertanian), PT Wisata Indah Lampung (pariwisata), PT Lampung Usaha Energi (energi), PT Trans Lampung Berjaya (perhubungan), dan PT Lampung Sarana Karya (infrastruktur). Pembentukan lima BUMD ini sebelumnya telah disahkan melalui peraturan daerah pada 2022, dengan angka normatif penyertaan modal yang dirancang mencapai Rp140 miliar.(**)
