TK, Bandar Lampung, 13 Agustus 2025 — DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/8/2025), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MM, dan dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST, MM, unsur pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan dari berbagai instansi terkait. Kehadiran seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pemandangan umum secara konstruktif terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan melalui pembahasan yang matang antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, dengan tetap memperhatikan masukan dari fraksi-fraksi sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Penyusunan Raperda Perubahan APBD ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara adil dan merata,” ujar Gubernur Rahmat.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menggali potensi pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun dari sektor-sektor ekonomi produktif lainnya.
“Optimalisasi pendapatan daerah merupakan salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menjadi dasar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Ia mengingatkan agar setiap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam perubahan APBD benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rahmat juga menyampaikan harapan agar pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi konstruktif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung,” ungkapnya.
Menutup jalannya rapat, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta rapat, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun unsur Forkopimda. Ia juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik, sehingga pelaksanaan rapat paripurna dapat berlangsung tertib, lancar, dan produktif.
“Atas nama Pimpinan DPRD, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir. Semoga sinergi dan semangat kebersamaan ini terus kita pelihara demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Giri Akbar menutup rapat.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mencerminkan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan amanat konstitusi melalui tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
