TK, Bandar Lampung, 12 Agustus 2025 — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MM, menghadiri Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema “Pengelolaan Potensi Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Lampung”. Kegiatan strategis ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri migas dalam mendukung visi nasional menuju swasembada energi berkelanjutan.
Acara yang berlangsung di Bandar Lampung ini turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST, MM, Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nanang Abdul Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati se-Provinsi Lampung, serta perwakilan dari SKK Migas dan pelaku industri energi nasional. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan keseriusan semua pihak untuk memperkuat tata kelola energi yang berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian nasional.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan peran daerah dalam pengawasan kegiatan hulu migas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta pemanfaatan hasil produksi energi untuk mendukung pembangunan daerah.
Pertamina, sebagai salah satu perusahaan utama di sektor migas nasional, juga menyampaikan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui dukungan kebijakan dan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah serta DPRD. Sinergi ini dinilai menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses eksplorasi, produksi, dan distribusi migas yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa DPRD siap berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pengelolaan potensi energi daerah. Ia menilai, Lampung memiliki posisi strategis dan potensi besar di sektor migas yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Lampung memiliki potensi besar di sektor migas. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri, kita dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Akbar.
Lebih lanjut, Giri Akbar menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam setiap langkah pengelolaan energi. Menurutnya, kemajuan sektor migas harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial di masyarakat.
“Kemandirian energi bukan hanya tentang produksi yang besar, tetapi juga tentang bagaimana energi tersebut dikelola secara adil, efisien, dan bertanggung jawab. DPRD akan terus mendukung kebijakan yang sejalan dengan semangat itu,” tambahnya.
Rakor dan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun kebijakan strategis yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan dampak langsung bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Lampung diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat energi, mandiri, dan berkelanjutan di masa depan.
