(TK),Lampung— Pemerintah secara resmi mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung seluas ±85.244 hektare. Pencabutan ini dilakukan setelah negara memastikan bahwa lahan tersebut sejak awal berada di atas aset milik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Pencabutan HGU tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)dalam beberapa laporan hasil pemeriksaan, yakni pada tahun 2015, 2019, dan 2022 yang menyatakan adanya ketidaksesuaian pemberian HGU SGC karena berdiri di atas tanah milik negara. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan kebijakan administratif , terpisah dari proses hukum dugaan korupsi yang saat ini masih berjalan di aparat penegak hukum.
Pasca pencabutan, lahan eks HGU SGC direncanakan akan dimanfaatkan oleh TNI AU sebagai kawasan strategis pertahanan negara ,termasuk pembangunan Komando Pendidikan, satuan Pasukan Gerak Cepat (Pasgat), serta area latihan militer. Saat ini, pemerintah masih menunggu proses pengukuran ulang lahan dan penerbitan sertifikat resmi atas nama negara.
Meski demikian, kebijakan tersebut menuai perhatian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung .LBH mengingatkan agar pencabutan HGU tidak berujung pada penguasaan sepihak oleh negara tanpa mempertimbangkan keberadaan dan hak-hak masyarakat yang telah lama mengelola atau bermukim di sekitar kawasan tersebut.
LBH menilai konflik agraria di Lampung selama ini menunjukkan pola berulang, yakni lahan berpindah dari korporasi ke negara, namun rakyat tetap tidak memperoleh akses dan keadilan agraria. Oleh karena itu, LBH mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium pemberian HGU di Lampung, evaluasi menyeluruh berbasis hak asasi manusia, serta memastikan redistribusi lahan bermasalah melalui program reforma agraria yang adil dan transparan.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa penyelesaian polemik eks HGU SGC tidak hanya memenuhi kepentingan administrasi dan pertahanan negara, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.
