(TK), BANDAR LAMPUNG—Upaya memantapkan fondasi pertahanan wilayah berbasis rakyat terus digencarkan di kawasan Sumatra bagian selatan. Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten menggelar Pertemuan Koordinasi Seruan Nasional Angkatan Bersenjata bersama jajaran elemen pendukung regional yang telah berlangsung di aula Sudirman makodam XXII/ Raden intan , pada jumat (16/10/2026).
Tujuan acara koordinasi dengan sejumlah elemen Masyarakat merupakan persiapan apel kebangsaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2026 mendatang. Forum strategis ini diselenggarakan guna memperkuat benteng pertahanan berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) di tengah dinamika keamanan nasional yang kian kompleks.terdapat 56 komponen pendukung Mengusung pesan utama mengenai penguatan persatuan dan kesadaran bela negara, komponan pendukung yang telah diundang dalam acara tersebut adalah ;
1. Gerakan Independent Laskar Sumatera
2. DPD Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung
3. DPW Himpunan Peternak dan Petani Milenial Indonesia (HPPMI) .
4. DPD Badan Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA)
5. Perkumpulan Chef Profesional Indonesia (PCPI)
6. DPD Laskar Pendekar Banten Sejati
7. Gabungan Aksi Roda Dua Lampung
8. Keluarga Besar Putra Putri POLRI (KBPP POLRI)
9. Forum Generasi Anti Narkotika dan Miras Nasional (GANMN)
10. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia
11. Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Lampung
12. DPD Horas Bangso Batak
13. Badan Koordinasi Pemuda Lampung (BPKL)
14. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
15. Ampura Lampung Indonesia
16. Forum Kader Bela Negara
17. Pencinta Tanah Air Indonesia (PETANESIA)
18. Laskar Lampung Indonesia
19. Masyarakat Transparansi Merdeka
20. Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia
21. Barisan Pemuda Nusantara
22. Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung
23. Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)
24. Relawan Ratu Prabu
25. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
26. Laskar Merah Putih Indonesia
27. Barisan Rakyat Indonesia
28. Perkumpulan Besar Solidaritas Rakyat
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Ketua KB. FKPPI Provinsi Lampung
31. Ketua PPM Provinsi Lampung
32. Ketua PPM Kotamadya Lampung
33. Ketua HIPAKAD Provinsi Lampung
34. Ketua GP. Ansor Provinsi Lampung
35. Ketua KNPI Provinsi Lampung
36. Ketua Bela Negara Provinsi Lampung
37. Ketua Pemuda Pacasila Provinsi Lampung
38. Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Lampung
39. Komcad Provinsi Lampung
40. Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya
41. DPP Forum Masyarakat Tulang Bawang Bersatu
42. Perkumpulan Kreatifitas Anak Bangsa Provinsi Lampung
43. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
44. Gerakan Masyarakat Nusantara Raya (GEMANTARA RAYA)
45. Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung (GASPOOL)
46. Perkumpulan Seni Beladiri Kungfu Gerak Bayangan
47. Perkumpulan Petani Peternak dan Nelayan (P3N)
48. Pengemudi Pariwisata Indonesia (PEPARINDO)
49. Purna Pasukan Utama Kirab Remaja Nasional
50. Pejuang Siliwangi Indonesia 1922
51. Rakyat Permata Nusantara
52. Penyimbang Tuha Marga Teluk Betung
53. Lembaga Masyarakat Bersatu Membangun Bangsa dan Negara (MABESBA)
54. Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)
55. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia
56. Garuda Bakti Nusantara
konsolidasi ini menggalang kolaborasi erat antara institusi militer dengan segenap pemangku kepentingan sipil. Kegiatan tersebut menjadi momentum krusial bagi wilayah pertahanan yang melingkupi Provinsi Lampung dan Bengkulu untuk memperjelas arah tata kelola keamanan berbasis partisipasi publik.
Memperkuat Benteng Non-Fisik Melalui Pemahaman Bela Negara
Pertahanan suatu daerah tak lagi semata-mata diukur dari kesiapan alutsista atau jumlah personel bersenjata di lapangan. Di era modern, ancaman terhadap kedaulatan kerap hadir dalam wujud non-militer, seperti disinformasi, ketimpangan sosial, hingga potensi konflik horizontal yang dapat meretakkan integrasi bangsa.
Menjawab tantangan tersebut, Kodam XXI/Radin Inten menekankan pentingnya penanaman doktrin bela negara secara masif dan terstruktur. Sasaran utamanya adalah komponen pendukung yang mencakup jajaran pemerintah daerah, tokoh adat dan agama, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda.
“Bela negara bukan sekadar kewajiban militer, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat. Ketika kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengakar kuat di tingkat akar rumput, maka ketahanan wilayah akan terbentuk secara alami,” ungkap salah satu pejabat militer di sela-sela kegiatan pertukaran gagasan tersebut.
Melalui forum ini, para peserta dibekali pemahaman mendalam terkait deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan regional. Pendekatan persuasif dan edukatif ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari infiltrasi paham-paham radikal maupun provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan di kawasan Sumatra bagian selatan.
Ketua pimpinan Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S.Sos., M.M., menyambut positif langkah strategis Kodam XXI/Radin Inten dalam merangkul seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut konsolidasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antar-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) se-Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan antara TNI dan ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah Lampung. Sebagai tindak lanjutnya, kami merencanakan gelaran Apel Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 26 Oktober mendatang,” ujar Slamet.
Ia menambahkan bahwa ormas dan elemen pemuda siap berjalan beriringan dengan pemerintah daerah serta Kodam XXI/Radin Inten demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Tanggapan positif dan apresiasi tinggi juga disuarakan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketua LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung, Ashari Hermansyah, menilai forum koordinasi seruan nasional ini merupakan langkah yang sangat krusial dan relevan dengan tantangan zaman, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi.
“Acara yang digagas Kodam XXI/Radin Inten ini sangat baik dan strategis untuk menyatukan persepsi seluruh komponen masyarakat terkait aksi nyata bela negara. Di era digital saat ini, pola ancaman terhadap kedaulatan bangsa telah bergeser. Masyarakat harus ekstra waspada terhadap serbuan informasi provokatif, ujaran kebencian, maupun isu-isu hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan di daerah,” tegas Ashari.
Lebih lanjut, Ashari menyoroti pentingnya edukasi publik dan literasi media di tengah maraknya potensi konflik digital yang kerap memanfaatkan media sosial maupun saluran komunikasi instan. Menurutnya, kesadaran bela negara di masa kini tidak lagi sebatas perjuangan fisik, melainkan juga kecerdasan dalam menyaring dan merespons informasi.
“Arus informasi digital yang begitu cepat menuntut masyarakat untuk semakin bijak dan berhati-hati terhadap provokasi cyber yang dapat mengancam integrasi bangsa. Penguatan kesadaran bela negara menjadi benteng moral utama agar publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi destruktif di dunia maya. Sinergi berkelanjutan antara TNI, pemerintah, dan elemen sipil seperti inilah yang sangat dibutuhkan untuk membentengi publik sekaligus menjaga kondusifitas wilayah,” jelasnya menuturkan
Integrasi Lintas Sektor Demi Kelancaran Pembangunan Daerah
Salah satu pilar utama yang disoroti dalam pertemuan ini adalah urgensi harmonisasi langkah antara Kodam XXI/Radin Inten dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Wilayah hukum Kodam XXI/Radin Inten yang membawahi dua provinsi strategis, yakni Lampung dan Bengkulu, memiliki tantangan geografis serta demografis yang amat beragam.
Kondisi tersebut menuntut adanya keselarasan visi antara TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah daerah setempat. Sinergitas inter-lembaga ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif.
Beberapa poin koordinasi lintas sektor yang dimantapkan meliputi:
Pengamanan Jalur Logistik Strategis: Memastikan keamanan koridor transportasi darat dan laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra melalui Selat Sunda.
Mitigasi Konflik Sosial: Menyiapkan mekanisme respons cepat gabungan untuk menyelesaikan potensi gesekan antar kelompok masyarakat secara humanis.
Harmonisasi Regulasi Daerah: Memastikan kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan tata ruang wilayah pertahanan (RTRW Pertahanan).
Optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk Kesejahteraan
Tidak hanya berfokus pada wacana pertahanan konseptual, agenda koordinasi ini juga mematangkan rencana aksi nyata di lapangan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Konsep pertahanan modern menuntut TNI untuk tampil fleksibel hadir tidak hanya saat terjadi ancaman militer, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
Di wilayah Kodam XXI/Radin Inten, implementasi OMSP difokuskan pada tiga sektor vital:
1. Ketahanan Pangan Nasional
Sebagai salah satu lumbung pangan di bagian selatan Pulau Sumatra, Lampung dan Bengkulu memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. TNI berkomitmen mendampingi para petani lokal melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tidur, pembukaan akses irigasi, serta pengawalan distribusi hasil pertanian agar terbebas dari praktik spekulasi pasar.
2. Karya Bakti Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Mengingat posisi geologis wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir rob personel militer disyiapkan untuk memperkuat kapasitas tanggap darurat warga. Kegiatan reboisasi, pembersihan aliran sungai, serta edukasi kebencanaan menjadi program rutin yang dijalankan bersama warga sipil.
3. Pembangunan Infrastruktur Perintis
Di kawasan pedalaman dan wilayah terisolir, keterbatasan akses jalan kerap menjadi penghambat roda ekonomi. Melalui program Bakti TNI, penyiapan jalan penghubung antar-desa, perbaikan jembatan gantung, dan penyediaan sarana air bersih terus digencarkan guna membuka isolasi geografis masyarakat setempat.
Langkah-langkah terpadu ini membuktikan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga di wilayah terpencil.
Pertemuan koordinasi yang berlangsung secara khidmat ini bertepatan pula dengan momentum penting dalam struktur kepemimpinan Kodam XXI/Radin Inten. Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, baru saja mendapat panggilan resmi untuk menghadap Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan rotasi tugas dan amanah baru yang ditugaskan kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi di jajaran pimpinan tingkat pusat. Peristiwa ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak di daerah, karena dinilai sebagai wujud pengakuan atas rekam jejak kepemimpinan yang solid dan profesional selama memimpin wilayah pertahanan Lampung-Bengkulu.(***)
