Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Lampung

DPRD Bandar Lampung: Dana Rp100 Miliar Pusat Harus untuk Perbaiki Jalan Lingkungan

badge-check


					DPRD Bandar Lampung: Dana Rp100 Miliar Pusat Harus untuk Perbaiki Jalan Lingkungan Perbesar

BANDAR LAMPUNG – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi disambut DPRD Kota Bandar Lampung. Dana itu dinilai bisa menjadi momentum untuk membenahi jalan lingkungan yang selama ini terbengkalai.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan dana tersebut berpotensi masuk dalam skema penganggaran tahun depan.

Politikus senior PDIP itu menjelaskan, jika dana benar-benar terealisasi pada akhir 2026, pencatatannya tidak bisa langsung dieksekusi tahun ini karena pembahasan APBD Perubahan 2026 sudah rampung.

“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, peluang memasukkan proyeksi anggaran itu ke APBD Murni 2027 masih sangat terbuka. Saat ini, Banggar DPRD bersama tim anggaran Pemkot masih menggodok rancangan APBD 2027 sebelum disahkan akhir November mendatang.

Meski menyambut baik, Wiyadi menekankan pentingnya kejelasan aturan dari pusat soal peruntukan dana tersebut. Legislatif perlu memastikan apakah dana Rp100 miliar itu bersifat earmarked atau block grant.

Jika earmarked, seperti DAK fisik atau DAU yang ditentukan penggunaannya, Pemkot wajib membelanjakannya sesuai pos yang dipatok pusat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga gaji PPPK.

Sebaliknya, jika block grant seperti DBH, Pemkot Bandar Lampung bisa mengalokasikannya sesuai kebutuhan mendesak daerah.

“Kalau dia sifatnya block grant, biasanya penggunaannya disesuaikan dengan prioritas-prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita lihat dulu substansinya,” kata Wiyadi.

Jika dana itu fleksibel, Wiyadi meminta infrastruktur dasar jadi prioritas utama. Ia menyoroti kerusakan jalan tidak hanya di jalur protokol, tapi juga di kawasan permukiman.

“Selain ruas jalan utama, masih banyak ruas jalan di lingkungan perumahan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” ucapnya.

Ia mendesak Pemkot segera mendata titik kerusakan jalan lingkungan. Perbaikan itu mendesak karena Bandar Lampung sudah memasuki musim penghujan yang bisa memperparah jalan rusak dan mengganggu aktivitas warga. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DUGAAN PENGARUHI SAKSI DAN HILANGKAN BARANG BUKTI, DIREKTUR BUMD TULANG BAWANG JAYA DITETAPKAN TERSANGKA

12 November 2026 - 12:01 WIB

Agus Widodo Dorong Gen Z Bandar Lampung Perkuat Karakter dan Kuasai Teknologi AI

8 November 2026 - 10:01 WIB

Irfan Setiawan Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila, Bahas Pancasila Sebagai Landasan Moral Bangsa

6 November 2026 - 14:52 WIB

Polda Lampung Ungkap 5 Kasus Narkoba Menonjol, 10 Tersangka Ditangkap dan 61,9 Kg Sabu Disita

4 November 2026 - 17:17 WIB

Belum Ada Izin Lingkungan, Disperkim Bandar Lampung Hentikan Pembangunan Citra Land

3 November 2026 - 09:34 WIB

Trending di Bandar Lampung