JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Rapat koordinasi digelar secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rakor ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam aturan itu, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
Komponen KHL mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL itu sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.
Sesuai jadwal pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian pada 26 November 2026. Sementara batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK, yakni 30 November 2026. (*)













