Bandar Lampung__Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memberikan pembebasan denda administrasi bagi masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandarlampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 sejak tahun pajak 1992 hingga 2025.

Menurutnya, penghapusan denda dilakukan sebagai bentuk upaya Pemkot Bandarlampung meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Program ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Karena itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut,” ujarnya di Bandarlampung, Senin.
Tak hanya menghapus denda tunggakan, Pemkot Bandarlampung juga memberikan keringanan pembayaran PBB-P2 untuk tahun pajak 2026. Besaran pengurangan disesuaikan dengan nilai ketetapan pajak.
Wajib pajak dengan ketetapan PBB sebesar Rp0 hingga Rp150 ribu mendapatkan pengurangan 100 persen atau bebas membayar PBB. Sementara ketetapan Rp150.001 hingga Rp300 ribu memperoleh potongan sebesar 50 persen, sedangkan ketetapan Rp300.001 hingga Rp500 ribu mendapat pengurangan 30 persen.
Yusnadi menjelaskan, kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki objek pajak dengan nilai ketetapan relatif rendah.
Dengan penghapusan denda dan pemberian keringanan tersebut, Pemkot Bandarlampung memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban PBB-P2 tanpa terbebani denda administrasi.













