Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Indek News

Tokoh Politik Lampung ADT Soroti Masalah Gaji Ke- 13 Hingga Kini Belum Terealisasi.

badge-check


					Tokoh Politik Lampung ADT Soroti Masalah Gaji Ke- 13 Hingga Kini Belum Terealisasi. Perbesar

(TK),Bandar Lampung—Tokoh Politik senior Lampung Alzier Dianis Thabranie.SE.,SH soroti masalah gaji ke-13 PNS khususnya tenaga didik di Dinas Pendidikan Lampung yang hingga kini disinyalir belum terealisasi.

 

Terkait hal itu, Alzier meminta kepada Pj Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin. SH.,MH.,M.Pd agar segera menyikapi persoalan tersebut apa yang menyebabkan hingga saat ini Gaji ke- 13 PNS di Dinas Pendidikan Lampung belum terealisasi.

 

“Ini kan menyangkut laporan ketidak sesuaian, jadi saya minta kepada Pj Gubernur Lampung segera turun tangan untuk menindak lanjuti masalah ini, ” Jelasnya kepada Media di kediamannya Senin 24/6/2024.

 

Selain itu, Alzier pun dengan tegas meminta agar Inspektorat Wilayah Provinsi Lampung tidak tinggal diam melihat persoalan ini dan segera melakukan tindakan.

 

“Kenapa ini, hambatannya dimana gaji ke- 13 ini sampai hari ini belum direalisasikan. Disimpan dimana uang itu, kalau disimpan di Bank, ya Bank mana dan berapa bunganya serta digunakan untuk kemaslahatan guru atau Pendidikan, “tegas Alzier.

 

Menurut Alzier, persoalan ini tidak bisa didiamkan saja sehingga ada kesan pembiaran dari pihak Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Lampung.

 

“Ini seperti melakukan pembiaran. Ini bahaya, korupsi bisa meraja lela di Provinsi Lampung, ” Tutup Alzier.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejari Tulang Bawang Terima Lagi Pengembalian Kerugian Negara Rp112 Juta dari Kasus Korupsi Anggaran Bawaslu

19 November 2026 - 13:04 WIB

Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

19 November 2026 - 02:50 WIB

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Kota Karang Dicanangkan Kelurahan TAPIS, PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu

16 November 2026 - 15:25 WIB

Trending di Bandar Lampung