BANDAR LAMPUNG -Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Golkar, M. Ariesman Akbar, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Menurutnya, payung hukum tersebut sangat penting agar guru tidak lagi ragu dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah.

Dorongan itu disampaikan usai rapat pembahasan Raperda antara Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobi DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).
Akbar menilai, Raperda Perlindungan Guru sudah sangat mendesak untuk diwujudkan demi menjaga martabat dan keselamatan profesi guru di dalam kelas.
“Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini banyak guru berada di posisi sulit karena tidak adanya payung hukum di tingkat daerah. Banyak guru yang masih ragu bahkan takut saat harus bertindak tegas untuk mendisiplinkan siswa karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembentukan karakter peserta didik.
Meski demikian, Akbar menegaskan Raperda ini bukan untuk membuat guru kebal hukum. Substansinya justru untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan profesi, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang jelas dan terukur.
“Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menyebut guru sebagai ujung tombak pendidikan. Karena itu, rasa aman dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas jika Kota Bandar Lampung ingin meningkatkan kualitas pendidikan.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk aktif memberikan masukan agar Raperda yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan guru di lapangan dan tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas.
“Kami ingin Raperda ini bukan hanya sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik dorongan tersebut dan menyatakan siap mendukung proses penyusunan hingga pengesahan Raperda Perlindungan Guru.
Dengan komitmen dari Akbar Golkar bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dan pihak eksekutif, Raperda Perlindungan Guru diharapkan dapat segera disahkan sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan profesi guru di Kota Bandar Lampung. (*)













