(TK)Komisi IX DPR RI— Rahmawati Herdian, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mensosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting di Bandar Lampung.
Kegiatan sosialisasi program MBG itu dilaksanakan di Graha Pattimura, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu, 4 Mei 2025.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian mengatakan program MBG untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh.
Ia menyebutkan program MBG juga bertujuan untuk menekankan kasus stunting khususnya di Kota Bandar Lampung.
“Kami berharap kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Teluk Betung Selatan. Saya yakin, masyarakat Teluk Betung Selatan yang dikenal bergotong-royong dan kompak dapat mendukung program ini dengan sepenuh hati,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ary Santoso mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi dapur sehat yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Di wilayah Lampung, pembangunan SPPG masih memerlukan arahan dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Pasalnya, kata Ary, dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia.
“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun, setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia,” ungkapnya.
Ary melanjutkan program MBG ini diharapkan menjadi generasi penerus bangsa berkualitas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045. (***)
