(TK),Bandar Lampung—RSUD Abdul Moeloek, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, kembali menjadi sorotan. Kali ini, rumah sakit plat merah tersebut diduga bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa kebersihan yang tengah bermasalah secara ketenagakerjaan.
Laporan terbaru yang diterima Lembaga Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung mengungkap dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja outsourcing bernama Istiana oleh PT Artha Sarana Cemerlang (ASC) – perusahaan rekanan yang beroperasi di lingkungan RSUD Abdul Moeloek.

Ketua Gepak Lampung, Wahyudi, menegaskan bahwa Istiana diberhentikan secara tidak sah. Sejak Februari 2025, ia tidak lagi menerima gaji, dan seluruh hak dasarnya – termasuk tunjangan dan keanggotaan BPJS – dihentikan sepihak, tanpa ada surat resmi pemberhentian.
“Yang bersangkutan hanya mendapat pesan WhatsApp dari pihak manajemen PT ASC yang menyebut dirinya ‘diistirahatkan’. Tidak ada surat peringatan, tidak ada surat pemecatan. Ini bentuk pelecehan terhadap hak pekerja,” kata Wahyudi, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia juga mengungkap, hingga saat ini, PT ASC tetap menjalankan operasional di RSUD Abdul Moeloek dan justru merekrut pekerja baru yang disebut berasal dari ‘titipan’ internal rumah sakit.
“Ketika Istiana coba mendaftar kembali, alasannya sudah penuh. Tapi di sisi lain, mereka justru menerima orang-orang titipan. Ada permainan dan diskriminasi di sini,” ujarnya.
Gepak bahkan mengklaim telah mengantongi dokumen terkait aliran fee dari proyek jasa kebersihan tersebut, lengkap dengan daftar penerima dan pembagian persentase. Wahyudi memastikan pihaknya siap mempublikasikan data tersebut apabila proses hukum tidak berjalan.
“Ini bukan hanya soal PHK sepihak. Ini sudah mengarah pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran outsourcing. Kami punya buktinya,” tegas dia.
Lebih jauh, Wahyudi menyayangkan sikap RSUD Abdul Moeloek yang terkesan lepas tangan atas persoalan ini. Ia menilai pihak rumah sakit tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai institusi negara yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing.
“Dari kepemimpinan lama hingga yang baru, tidak ada perbaikan. Direktur saat ini, dr. Imam Rozali, justru menyebut bahwa persoalan tenaga kerja adalah urusan perusahaan. Padahal, PT ASC bekerja di bawah RSUDAM, bukan entitas terpisah,” ucapnya.
Gepak mengkritik keras sikap pasif manajemen rumah sakit dan menilai ada indikasi pembiaran terhadap praktik yang melanggar hak pekerja. Mediasi secara persuasif telah ditempuh, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
“Kami sudah tempuh cara baik-baik. Tapi baik dari pihak perusahaan maupun RSUDAM tidak ada itikad menyelesaikan. Ini menyangkut martabat pekerja, dan harus ada tanggung jawab dari lembaga publik,” tegas Wahyudi.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menyarankan agar penyelesaian terlebih dahulu dilakukan secara internal di lingkungan rumah sakit.
“RSUDAM merupakan Badan Layanan Umum (BLU). Sebaiknya dikomunikasikan dulu dengan bidang SDM di RSUDAM secara persuasif, sebelum masuk ranah Disnaker,” ujar Agus.
Namun, pernyataan ini dinilai tak menjawab substansi persoalan menyangkut pelanggaran hak tenaga kerja yang sudah berlarut-larut.
Gepak mendesak Gubernur Lampung dan jajaran Pemerintah Provinsi untuk turun tangan. Mereka menuntut audit menyeluruh atas kontrak kerja sama RSUDAM dengan PT ASC, serta meminta pemutusan kontrak bila ditemukan pelanggaran hukum dan etika.
“Sudah saatnya Gubernur turun tangan. Jangan biarkan rumah sakit pemerintah menjadi tempat suburnya praktik-praktik yang menyengsarakan pekerja,” tutup Wahyudi.
(TIM)













