(TK), Pesawaran— Dugaan pernikahan siri yang melibatkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran, Sudiono, dengan seorang staf honorer berinisial WD, semakin menjadi sorotan publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pernikahan siri tersebut bukan sekadar isu, melainkan telah diketahui oleh sejumlah warga di sekitar tempat tinggal Sudiono, yang berlokasi di belakang Islamic Center Pesawaran. “Iya, itu rumahnya Pak Sudiono. Kemarin sempat ada acara yasinan di situ bersama istri mudanya,” ungkap seorang warga kepada media ini.

Namun sayangnya, upaya konfirmasi terhadap Sudiono nyaris mustahil dilakukan. Beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan enggan memberikan jawaban. Bahkan, sejumlah staf di lingkungan PUPR Pesawaran terkesan menutup-nutupi persoalan tersebut.
Lebih ironis, Kepala Dinas PUPR Pesawaran yang seharusnya bisa bersikap terbuka justru beberapa kali menghindar saat dimintai klarifikasi ulang. Sikap bungkam ini menimbulkan kesan seolah-olah permasalahan tersebut sengaja dibiarkan.
Padahal, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Sudiono terikat aturan tegas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa setiap PNS yang ingin menikah—baik dengan sesama PNS maupun bukan—wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang. Fakta bahwa Sudiono sudah beristri sah juga membuat dugaan ini kian berat dari sisi etika maupun administrasi.
Publik kini menanti ketegasan Bupati Pesawaran yang baru dilantik, beserta Inspektorat dan BKD, untuk tidak menutup mata terhadap isu ini. Membiarkan ASN melanggar aturan tanpa sanksi hanya akan merusak marwah birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Menikah itu hak setiap orang, tapi kalau ASN jelas ada mekanismenya. Jangan sampai aturan dilanggar dan pejabat justru mencontohkan hal yang tidak pantas,” ujar salah satu sumber terpercaya.
Kasus ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Pesawaran: apakah berani menindak tegas, atau justru membiarkan aturan hanya jadi hiasan di atas kertas?
(DL)













