Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Lampung

Diduga Terlibat Tambang Ilegal, Tiga Kepala OPD Lampung Dipanggil Kejati

badge-check


					Diduga Terlibat Tambang Ilegal, Tiga Kepala OPD Lampung Dipanggil Kejati Perbesar

(TK)—Lampung— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Ir Febrizal Levi Sukmana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Riski Sopiyan, dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Intizam, terkait dugaan maraknya praktik pertambangan ilegal di Provinsi Lampung sejak tahun 2024-2025, Senin 15 September 2025.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan pada Senin (15/9/2025) pukul 09.00 WIB masih sebatas pendalaman awal. Mereka hadir semua. “Pemeriksaan hari ini hanya seputar izin ilegal. Kami masih melakukan pengembangan. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, akan segera dirilis,” ujar Armen, Senin 15 September 2025 malam.

Sumber lain menyebutkan mereka diperiksa oleh Kejati Lampung hingga pukul 20.00 wib. Terkait perkara atas tiga dinas yang dipanggil itu Armen belum bisa memberikan keterangan.“Nanti saja ada waktu akan dirilis,” ucapnya.

Pemeriksaan para pejabat Pemprov itu terkait proses penerbitan izin tambang serta dugaan pelanggaran administrasi. Sejumlah izin dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola lingkungan.

Pemeriksaan terhadap ketiga kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses perizinan. “Panggilan sudah dijadwalkan untuk ketiga kepala dinas tersebut. Pemeriksaan Senin pagi, terkait persoalan perizinan,” ujar sumber wartawan di Pemrov Lampung.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, membenarkan terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik Kejati Lampung pada Senin 15 September 2025. Menurut Levy pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan seputar tata kelola perizinan pertambangan di Lampung.

“Benar saya dipanggil, tetapi konteksnya adalah untuk memberikan keterangan mengenai tata kelola perizinan tambang. Ini bagian dari proses klarifikasi yang dilakukan oleh Kejati,” ujar Febrizal saat dikonfirmasi, Selasa 16 September 2025.

Levi menyebut, Pemerintah Provinsi Lampung selama ini berupaya menjalankan aturan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait agar izin-izin yang dikeluarkan benar-benar sesuai aturan hukum,” katanya.

Tambang Tak Berizin

Sebelumnya, DLH Provinsi Lampung telah melakukan penyegelan terhadap aktivitas tambang ilegal di Way Laga pada Jumat 11 April 2025. Tambang tersebut berlokasi hanya beberapa meter dari tambang milik PT Membangun Sarana Bangsa yang lebih dulu disegel.

Kabid Penaatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Lampung, Yulia Mustika Sari, menegaskan penyegelan dilakukan karena aktivitas tambang tidak memiliki izin, baik izin lingkungan maupun izin pertambangan. “Kami melakukan pemasangan plang untuk kedua kalinya di lokasi yang sama. Jaraknya hanya beberapa meter dari tambang sebelumnya dan masih masuk wilayah Kelurahan Way Laga,” jelas Yulia.

Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan DLH Provinsi, PTSP, dan ESDM, izin di titik tambang Way Laga tidak terdata. Bahkan, identitas pemilik tambang tidak diketahui, baik oleh lurah setempat maupun pihak penjaga lokasi.

Aktivitas tambang ilegal di Way Laga diduga kuat menjadi salah satu penyebab banjir bandang yang melanda Kota Bandar Lampung pada awal 2025. “Penambangan ilegal ini salah satu pemicu banjir. Gubernur dan Wakil Gubernur juga sangat konsen terhadap persoalan ini, apalagi maraknya aduan masyarakat,” tegasnya.

DLH Provinsi Lampung mencatat hanya tiga perusahaan tambang yang memiliki izin resmi di wilayah Bandar Lampung, yaitu PT Ganda Phala dan PT Budi Wirya di Way Laga, serta PT Kardoyo di Campang Jaya yang izinnya masih berproses.

(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejari Tulang Bawang Terima Lagi Pengembalian Kerugian Negara Rp112 Juta dari Kasus Korupsi Anggaran Bawaslu

19 November 2026 - 13:04 WIB

Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

19 November 2026 - 02:50 WIB

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Kota Karang Dicanangkan Kelurahan TAPIS, PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu

16 November 2026 - 15:25 WIB

Trending di Bandar Lampung