(TK),PROVINSI LAMPUNG — Runtuhnya demokrasi hari ini terlihat semakin jelas, upaya rencana jahat yang bermuatan kepentingan sang penguasa semakin berani , semakin brutal, mengabaikan semua rintihan masyarakat.
“Hak demokrasi dikebiri oleh penguasa melalui wakil rakyat di DPR RI. Haruskah rakyat diam dan bungkam, tidak ada kata lain : lawan !!,” teriak Wahyudi, yang biasa disapa Yudhi Gepak dengan nada berapi-api.
Wakil rakyat yang selama ini menjadi penyambung aspirasi masyarakat faktanya berpihak pada Sang Penguasa.
Runtuhnya kedaulatan, matinya demokrasi akibat ulah DPR, yang menjadi polemik nasional satu pekan terkahir membuat mahasiswa dan rakyat gerah, bukan hanya Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Nasional, Lampung pun ambil bagian dalam mengawal Tegaknya Demokrasi, Jumat 23/8.
Gerakan aksi yang diikuti oleh gelombang mahasiswa dari berbagai elemen serta perguruan tinggi se Lampung, satu persatu perwakilannya menyampaikan orasi politiknya di depan ribuan mahasiswa dengan antusiasme demi tegaknya demokrasi.
AKAR Lampung dalam koalisi Gerak di komandoi oleh Ketua DPP AKAR Lampung secara langsung ikut dan hadir atas nama rakyat, “Kehadiran kami atas keterpanggilan hati nurani terkait revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPR RI dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada dengan keputusan mengadakan rapat Panja Baleg revisi UU Pilkada,” jelas Indra. Ketua Akar.
Rapat Panja yang tidak ingin mengakomodir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 DNA 70 tersebut yang menjadi kegaduhan nasional.
Meski rapat revisi undang undang telah ditunda, dan tidak jadi diputuskan oleh DPR RI, mahasiswa dan rakyat khawatir DPR RI masih terus akan melanjutkan dalam detik detik terakhir.
“Kekhawatiran kita tiba-tiba tunda, tiba-tiba putus revisi yang mengabaikan putusan MK terjadi di gedung rakyat tersebut, hal inilah kita sebagai rakyat akan terus ikut membersamai mahasiswa untuk sama-sama menegakkan demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat,” tegas Indra.
Dalam kesempatan tersebut turut membersamai aksi Ketua Gepak, Wahyudi, dia menjelaskan dalam mengawal demokrasi kali ini sebagai LSM ormas dan OKP turut serta demi menjaga marwah konstitusi dalam bernegara, “DPR hari ini sangat lacur dan telah mengkhianati rakyat secara nyata dan jelas, maka kita semua tidak akan diam dan akan terus mengawal sampai PKPU benar benar terbit dengan mengakomodir Putusan MK terkait calon kepala daerah, jangan dikebiri konstitusi itu oleh para pengkhianat rakyat tersebut,” urai Yudhi Gepak dengan tegas.
Pada kesempatan aksi yang sangat heroik tersebut, ikut pula aktivis Cipayung dan aktivis BEM Se Lampung dalam mengawal isu nasional.
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ningrum Gumay turun menemui teman -teman aksi dan menyatakan DPRD siap menampung aspirasi, berdialog bersama dengan para perwakilan aksi. Ningrum Gumay yang hadir didampingi oleh beberapa anggota DPRD hadir ditengah massa aksi. Massa aksi meminta seluruh perwakilan fraksi turut dihadirkan dalam dialog tersebut.
Sampai aksi akan ditutup, fraksi fraksi DPRD tidak nampak dan tidak menemui mahasiswa dan rakyat. Sebelum membubarkan massa aksi Cipayung akan kembali menggelar aksi pada tanggal 2/9 untuk memboikot pelantikan DPRD terpilih.
