(TK), Nasional— Dalam Rapat Kerja hari ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut mencakup peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Pemerintah Pusat, masing-masing naik Rp8,26 triliun.
Dengan kenaikan ini, target PNBP untuk 2025 ditetapkan mencapai Rp513,64 triliun, sementara pagu Belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp2.701,44 triliun. Defisit anggaran akan tetap dijaga pada angka Rp616,19 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), guna memastikan keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, perubahan dalam PNBP sebagian besar terkait dengan proyeksi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diprediksi akan meningkatkan setoran dividen sebesar Rp4 triliun. Sementara itu, Rp4,26 triliun tambahan PNBP berasal dari kontribusi beberapa kementerian dan lembaga.
“Jadi total kenaikan PNBP sebesar Rp8,26 triliun, terdiri dari Rp4 triliun dari BUMN dan Rp4,26 triliun dari PNBP kementerian/lembaga,” jelas Menkeu di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9).
Menkeu juga memaparkan perubahan komposisi Belanja Pemerintah Pusat, yang akan mengakomodasi beberapa program quick win dari pemerintah baru, seperti program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional hingga desa senilai Rp15 triliun.
Secara rinci, perubahan pagu Belanja Pemerintah Pusat mencakup kenaikan Belanja K/L sebesar Rp117,87 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, serta penurunan Belanja Non K/L sebesar Rp109,61 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.
Pada pos Belanja Non K/L, subsidi energi mengalami penurunan sebesar Rp1,12 triliun, yang dialihkan ke peningkatan kompensasi BBM dan listrik dengan nominal yang sama. Penurunan subsidi ini disebabkan oleh penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, sehingga total subsidi energi tahun depan diperkirakan sebesar Rp203,41 triliun, dan kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp190,92 triliun.
Cadangan belanja negara juga turun Rp28,39 triliun menjadi Rp68,49 triliun, sementara cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun menjadi Rp41,01 triliun, dan cadangan Transfer ke Daerah (TKD) turun Rp14,38 triliun menjadi Rp68,22 triliun.
