BANDAR LAMPUNG – Aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung dinilai masih menunjukkan pergerakan. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, Indra Feriza, mengatakan berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), jumlah wajib pajak pelaku usaha naik dari sekitar 1.358 menjadi 1.447.
“Dari Bapenda, pelaku usaha wajib pajak meningkat. Kalau tidak salah, dari 1.358 menjadi 1.447 wajib pajak,” ujar Indra, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, meski ada usaha yang tutup, jumlah usaha baru masih lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan roda ekonomi daerah masih berjalan dan belum tepat jika disebut mengalami kelesuan.
“Kalau dibilang ekonomi lesu, menurut saya kurang tepat. Berdasarkan data yang saya terima, masih ada peningkatan,” katanya.
Indra menilai bertambahnya pelaku usaha seharusnya ikut mendorong perputaran ekonomi dan transaksi di masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibarengi kepatuhan dalam membayar pajak agar berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut target PAD Kota Bandar Lampung tahun ini sekitar Rp1,1 triliun. DPRD bersama Bapenda juga telah melakukan hearing untuk membahas optimalisasi penerimaan daerah.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi II, akan terus memantau wajib pajak tersebut. Mudah-mudahan target PAD bisa tercapai,” ujarnya.
Dari sisi dunia usaha, Indra mengatakan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung terus mendorong anggotanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satunya melalui penggunaan tapping box untuk mencatat transaksi dan membantu optimalisasi pajak daerah.
“Untuk pengusaha, yang kami tekankan salah satunya tapping box untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Ia optimistis para anggota HIPMI dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.
“Saya yakin anak-anak HIPMI juga saat ini sudah cukup taat,” pungkasnya.
Kenaikan jumlah wajib pajak dari 1.358 menjadi 1.447 menjadi salah satu gambaran bahwa aktivitas ekonomi Bandar Lampung masih berlangsung. Jika pertumbuhan usaha diikuti kepatuhan pajak dan pengawasan yang baik, kondisi tersebut berpotensi memperkuat PAD serta mendukung pembangunan daerah.
