(TK), LAMPUNG— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Mapolda Lampung dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dan Pendapatan Tahun Anggaran 2023-2024 (Triwulan III).
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 7 Oktober 2024, dan dihadiri oleh Kepala Auditorat Wilayah I, Sarjono. Dalam kesempatan itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyatakan bahwa kedatangan tim BPK merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polda Lampung.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat mendukung efektivitas tugas kepolisian, khususnya di lingkungan Polda Lampung,” ungkap Kapolda.
Helmy juga menambahkan bahwa pihaknya menantikan masukan dari BPK RI terkait penggunaan anggaran yang dibiayai oleh negara, agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
Dalam sambutannya, Sarjono selaku wakil penanggung jawab tim BPK RI menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan amanah undang-undang terkait pemeriksaan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal atas pengelolaan pendapatan, hibah, dan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan pendapatan, hibah, dan belanja telah dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Sarjono.
Sarjono juga memberikan apresiasi kepada Polri yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Ia menekankan bahwa Polri, sebagai entitas besar ketiga setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami berharap komunikasi yang baik dapat terjalin selama proses pemeriksaan ini. Hindari adanya sekat-sekat atau miskomunikasi. Buka ruang diskusi seluas-luasnya, sehingga segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan,” tambahnya.
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 25 hari, mulai 7 hingga 31 Oktober 2024, dan akan mencakup satuan kerja (Satker) Polda serta beberapa Polres di wilayah Lampung.
Kapolda Lampung juga mengimbau seluruh jajaran Polres yang menjadi objek pemeriksaan untuk dapat bekerja sama dengan tim BPK RI serta memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam penggunaan anggaran.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Polda Lampung dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal.
(RED)
