Oknum Dosen FH Unila Dikabarkan Dilaporkan ke Polsek Sekampung

TK, Lampung Timur — Diduga kuat terkait dengan praktik manipulasi dan atau penipuan serta penggelapan pemberian fee 15% atas uang ganti rugi yang diterima warga Desa Trisinar, Sekampung, Lampung Timur, oknum dosen Fakultas Hukum Unila berisial DPP dikabarkan telah dilaporkan ke Polsek setempat.
Adanya laporan warga yang merasa dirugikan oleh DPP itu tertuang dalam LP/B/18/XII/2024/SPKT/POLSEK SEKAMPUNG/POLRES LAMTIM/POLDA LAMPUNG, tertanggal 16 Desember 2024 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Sukirdi, salah satu warga Trimulyo, Selasa (24/12/2024) lalu, telah memenuhi panggilan penyidik Polsek Sekampung untuk memberi keterangan sebagai saksi.
Apa masalahnya hingga dikabarkan oknum dosen FH Unila dilaporkan ke polisi? Sukirdi saat ditemui media ini Rabu (25/12/2024) kemarin menuturkan, bahwa telah terjadi manipulasi data menjurus perbuatan penipuan dan penggelapan oleh DPP.
“Jadi, kami yang menerima uang ganti rugi pembangunan Bendungan Margatiga di Trisinar sebanyak 165 bidang. Masing-masing, menyerahkan fee 15% ke DPP melalui transfer. Tapi yang terjadi membuat kami kaget. Setelah buku tabungan kami cetak, ternyata tidak tercatat transfer ke rekening DPP. Yang ada, transfer dari rekening atas nama DPP ke rekening DPP lainnya. Ini kan bener-bener aneh, kok bisa kayak gitu,” urai Sukirdi.
Bagaimana dengan bukti transfer ke rekening DPP sebagai fakta adanya pengiriman fee 15%? “Nah, ini masalahnya. Setelah kami sampaikan kalau sudah transfer, buktinya diminta sama istri DPP. Hampir semua warga yang terima uang ganti rugi, bukti transfernya diambil istri DPP,” lanjut Sukirdi yang mengaku mentransfer uang Rp 195 juta sebagai fee 15% ke rekening DPP.
Hal senada diungkapkan beberapa warga Trisinar dan Trimulyo. Mereka berharap, penyidik Polsek Sekampung dapat menyingkap kasus ini secara tuntas. Bukan saja terkait dugaan penipuan dan penggelapan, tetapi juga terindikasi terlibatnya pihak perbankan.
Sebelumnya diberitakan, pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, disebut-sebut ikut “bermainnya” seorang oknum dosen FH Unila berinisial DPP dengan meminta fee kepada warga atas diterimanya ganti rugi lahan dan tanamannya, sebesar 15%.
Adalah warga Desa Mekar Mulyo, Trimulyo, Kecamatan Sekampung, dan warga Desa Trisinar, Kecamatan Margatiga, yang menjadi “korban” permainan oknum dosen tersebut.
Sultan Junaidi, sebagai penerima kuasa substitusi dari LBH Garda Advokasi Masyarakat, sebagaimana dikutip dari lantainewstv.com, mengungkapkan “cara main” sang oknum dosen FH Unila tersebut dalam pencairan ganti rugi yang diterima warga.
“Awalnya, DPP yang mengaku sebagai advokat menggandeng LBH untuk bermitra agar bisa mengurus persoalan tersebut bersama-sama, walaupun pada saat itu persoalannya tinggal sedikit lagi. Dan setelah pencairan, ia memperoleh fee sebesar Rp 3,4 miliar dari uang ganti rugi yang diterima masyarakat. Yang dikirim ke LBH hanya Rp 200 juta. DPP telah mengingkari komitmennya,” beber Sultan Junaidi.
Benarkah pengajar di FH Unila itu “memainkan” uang ganti rugi Bendungan Margatiga dan “ngerjain” kolega seperjuangannya, dan kini dilaporkan ke Polsek Sekampung? Sayangnya, DPP belum berhasil dimintai tanggapan.
Namun jika merunut kebelakang, keterlibatan oknum dosen FH Unila terkait pemotongan 15% atas jasa mengurus proses uang ganti rugi lahan Register 37 Way Kibang yang selama ini digarap warga Desa Trisinar dan Mekar Mulyo, memang terang benderang.
H. Kemari, SH, seorang advokat yang dikenal “banyak terlibat” dalam proses pembayaran ganti rugi atas dibangunnya Bendungan Margatiga, pada hari Senin, 22 Juli 2024 silam, dalam wawancara dengan media ini membenarkan dirinya dan DPP mengurus proses pemberian ganti rugi lahan bagi warga kedua desa tersebut.
“Sejak tahun 2021 saya sudah mendampingi masyarakat penggarap tanah Register 37 Way Kibang yang terletak di Desa Trisinar, Margatiga, dan Mekar Mulyo, Sekampung. Dan adanya pemberian ganti rugi kepada warga dua desa itu, ya karena upaya-upaya yang kami lakukan,” kata H. Kemari saat itu.
Advokat yang kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur itu juga menegaskan, memang ada potongan 15% dari dana ganti rugi yang diterima warga, sebagai fee atas perjuangannya. Dan ia pun menyebut, bahwa dirinya “berjuang” bersama dengan DPP, dosen FH Unila.
Seiring dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Lamtim dan menjabat Ketua Komisi III, H. Kemari, telah melepaskan seluruh kegiatannya sebagai advokat dalam urusan ganti rugi Bendungan Margatiga.

(johan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *