(TK),TULANG BAWANG—Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, semakin mencuat setelah adanya laporan dari narasumber yang mengungkapkan sejumlah ketidakberesan dalam pengelolaan dana publik di sektor kesehatan. Dugaan ini mencakup beberapa item kegiatan yang dianggap tidak transparan dan janggal, termasuk penggunaan anggaran yang tidak jelas dan mungkin melibatkan tindakan yang melawan hukum.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggaran untuk program-program kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 diduga tidak dikelola dengan benar. Salah satu temuan utama dalam laporan tersebut adalah dana sebesar Rp 455.264.600 yang dialokasikan untuk kegiatan “Peningkatan Posyandu Aktif”, yang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana dananya digunakan. Selain itu, anggaran sebesar Rp 1.600.302.000 untuk kegiatan promotif dan preventif, seperti “Aksi Bergizi di Sekolah” dan Lampung Fair, juga mencuat sebagai item yang dipertanyakan, dengan indikasi tidak adanya laporan yang transparan terkait penggunaannya.
Di sisi lain, ada beberapa item anggaran lainnya yang juga menjadi sorotan. Dana senilai Rp 134.735.400 untuk Bimbingan Teknis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dianggap tidak memiliki kejelasan mengenai alokasi dan realisasinya. Tak hanya itu, anggaran untuk pengelolaan layanan kesehatan masyarakat, mulai dari ibu hamil hingga penderita hipertensi dan diabetes, juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meskipun berbagai pihak telah berusaha untuk meminta klarifikasi terkait hal ini, upaya untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang terkesan sangat sulit. Pihak Dinas Kesehatan, yang dipimpin oleh Hi. Patoni, S.Kep., MM. , tidak memberikan respons yang jelas atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Sejumlah upaya untuk menghubungi Dinas Kesehatan, baik melalui telepon maupun email, tidak membuahkan hasil. Tidak ada klarifikasi terkait penggunaan anggaran, apalagi penjelasan tentang ketidaktransparanan yang telah dilaporkan oleh narasumber.
Sementara itu, laporan ini juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan, Hi. Patoni, S.Kep., MM. dalam pengelolaan anggaran yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai pejabat yang memegang kendali atas kelancaran program-program kesehatan di daerah tersebut, dugaan penyelewengan ini bisa berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Dalam hal ini, pelaporan yang didasari oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta pihak berwenang untuk segera melakukan penyelidikan terkait masalah ini. Indikasi adanya penyelewengan anggaran kesehatan yang melibatkan pejabat publik harus ditanggapi serius untuk memastikan bahwa dana negara digunakan dengan tepat, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang harus memberi penjelasan yang jelas terkait berbagai dugaan ini, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
(RED)
