Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Lampung

Antara Efisiensi Anggaran dan Realitas Belanja: Sorotan Kontroversial Pasca Inpres di Provinsi Lampung

badge-check


					Antara Efisiensi Anggaran dan Realitas Belanja: Sorotan Kontroversial Pasca Inpres di Provinsi Lampung Perbesar

(TK)LAMPUNG— Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara bijak. Namun, realitas belanja daerah di Provinsi Lampung justru menunjukkan pola yang bertolak belakang. 28/3

Dalam tiga bulan pertama tahun 2025, Biro Umum di bawah kepemimpinan gubernur baru telah menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai fantastis, mencapai Rp92 miliar. Angka ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai urgensi dan prinsip efisiensi anggaran.

Beberapa pos anggaran mendapat sorotan tajam. Misalnya, sewa mobil dinas senilai Rp2 miliar. “Apakah kendaraan operasional yang sudah ada tidak mencukupi?” ujar seorang pengamat kebijakan publik. Selain itu, alokasi Rp5 miliar untuk jamuan makan dan Rp1,4 miliar untuk suvenir juga dinilai tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Realitas ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat dan praktik di daerah. Jika belanja birokrasi terus menguras anggaran dibanding kepentingan publik, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik?

Gubernur baru, Mirza, kini menjadi sorotan. Akankah ia melakukan pembenahan atau justru kebijakan ini memang merupakan arahannya kepada Biro Umum?

“Semua anggaran harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar seorang aktivis antikorupsi. Masyarakat pun berharap, kontrol dari berbagai pihak, termasuk media dan aparat pengawas, semakin diperketat agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.(***)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Kota Karang Dicanangkan Kelurahan TAPIS, PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu

16 November 2026 - 15:25 WIB

DPRD Bandar Lampung: Dana Rp100 Miliar Pusat Harus untuk Perbaiki Jalan Lingkungan

14 November 2026 - 13:14 WIB

Prabowo Guyur Rp100 Miliar Per Ibu Kota Provinsi, Rp20 Miliar per Kabupaten

14 November 2026 - 13:11 WIB

Trending di Nasional