(TK)CeDPPIS— Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil turut merespons pertemuan terbatas gelaran Presiden Prabowo Subianto dengan enam Pimpinan Redaksi (Pemred) media massa konvergen yang berlangsung di perpustakaan pribadi kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025).
Muzzamil, mereaksi positif. Dalam kata apresiasinya, dia menyebut pertemuan itu sepatutnya dilihat dalam lanskap perbaikan komunikasi publik terkait kinerja pemerintah.
Muzzamil sepemikiran dengan sementara pendapat yang menyebut bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian upaya Presiden ke-8 itu dalam merawat tumbuh kepercayaan publik yang tercermin dari transparansi publik atas berbagai evaluasi post factum maupun rencana kebijakan pemerintah kedepan.
“Kepercayaan publik, kepercayaan rakyat ini hal niscaya dalam praktik demokrasi. Saya lihat Presiden Prabowo berupaya menangkap kegelisahan publik yang terwakili dari daftar pertanyaan tanpa sensor dari para Pemred terundang, didasari semangat dasar bahwa kebijakan ditempuh mesti senantiasa senapas dengan dinamika aspirasi yang berkembang kuat ditengah rakyat,” ujar Muzzamil melalui keterangan tertulisnya demi menjawab pers, di Bandarlampung, Senin (7/4/2025).
“Saya melihat ada evaluasi mendalam atas tidak relatif sempurnanya proses diseminasi informasi maupun sosialisasi publik terhadap kebijakan ejawantah Visi Astacita berikut Misi, kebijakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, serta terobosan kebijakan afirmatif Presiden Prabowo yang out of the box, antimainstream, serta berjarak amat sangat dekat dengan keberpihakan rakyat namun saat bersamaan berjarak amat jauh dengan kepentingan lingkar inti kekuasaan,” premis Muzzamil merasionalisasikan.
“Presiden Prabowo sangat ingin menunjukkan diri pemimpin antikorupsi, misalnya. Korupsi ini bom waktu bagi dirinya andai beliau tak tegaskan diri beri arahan direktif ‘jangan kau curi harta rakyatku wahai para pembantuku!’ Tapi Presiden butuh waktu, juga dukungan. Itu satu pemisalan. Lainnya soal kesan pemimpin represif. Saya yakin beliau akan amat risau, terganggu dengan vonis demikian. Sebagai sosok pemimpin partai nasionalis dengan dukungan politik mayoritas, saya yakini beliau juga tetap ingin menjaga iklim demokrasi prosedural kita tetap dalam relnya menuju demokrasi substantif kedepan,” dedah dia.
Muzzamil meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkodigi) untuk ‘berbuat lebih’ dalam menjadi bagian trigger komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Baik kedalam pun luar negeri.
“Misal, situs resmi Kemkodigi itu harus jadi yang paling keren seharusnya agar seluruh rakyat Indonesia maupun publik asing nyaman akses. Juga biasakan dwibahasa misal, saat sajikan narasi tunggal, atau konten materi siaran pers pemerintah. Sudah eranya,” imbuh Muzzamil.
“Jika kita cermati, seluruh media massa kita kini telah connected dengan rezim media sosial. Media massa kita kini konvergen. Ini juga peluang tersendiri, pemanfaatan public sphere bagi kesuksesan pemerintah Presiden Prabowo mengkomunikasikan dua arah total kebijakan program tempuhannya. Jadikan pers ‘matahari’, Inshaallah Visi Astacita akan terang bersinar,” pungkas Muzzamil.
Seperti diwartakan, dalam sebuah langkah jarang terjadi, Presiden Prabowo membuka diri untuk pertanyaan tanpa batas dari tujuh jurnalis senior dalam pertemuan empat jam di perpustakaan pribadinya.
Dirangkum dari keterangan keenam Pemred terundang, yakni Pemred detikcom Alfito Deannova Ginting, Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, Pemred IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa, dan News Anchor TVRI Valerina Daniel sebagai moderator.
Pertemuan meja bundar tersebut dilaporkan menghasilkan sejumlah pernyataan penting, terutama terkait transparansi pembahasan RUU Polri dan evaluasi diri Presiden atas 150 hari pemerintahannya.
“Presiden Prabowo menerima kritik terkait kurangnya transparansi dalam pembahasan UU TNI 2025 dan berjanji akan memastikan keterbukaan dalam proses penyusunan RUU Polri. Saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik,” tegas Presiden, demi menjawab pertanyaan Uni Lubis dari IDN Times.
Adapun, menanggapi evaluasi kinerja 150 hari pemerintahannya, Presiden memberikan nilai 6 dari 10. “Passing grade, karena banyak yang telah kita berhasil lakukan,” ujar Presiden, sambil menyoroti stabilitas harga pangan, rekor produksi beras, dan peluncuran 50 kebijakan termasuk BPI Danantara.
“Namun, dia mengakui perlunya perbaikan dalam komunikasi publik,” tulis IDN Times.
Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat (right man on the right place) dalam birokrasi dan beri contoh konkret penggantian pejabat yang tidak sigap.
Terkait penegakan hukum, dia mengklaim adanya pengungkapan kasus besar dan peningkatan kesejahteraan hakim sebagai upaya perbaikan.
Mengenai polemik penempatan TNI aktif di BUMN dan Kementerian, Presiden Prabowo meluruskan bahwa hanya pensiunan TNI lah yang diperbolehkan untuk masuk BUMN, dan penempatan di Kementerian Negara hanya terbatas pada 14 sektor terkait.
Dalam isu kebijakan internasional, Presiden Prabowo menyoroti potensi dampak negatif kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan upaya negosiasi yang sedang dilakukan, termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan pengiriman Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke AS.
Presiden juga menjelaskan Kebijakan DHE Indonesia (kebijakan wajib menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor di dalam negeri selama 1 tahun seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8/2025, bertujuan perkuat cadangan devisa negara, dukung perputaran ekonomi dalam negeri, jaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong eksportir); dan menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional melalui BPI Danantara.
“Keterbukaan Presiden Prabowo Subianto menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini menjadi sorotan. Janjinya untuk transparansi RUU Polri dan evaluasi diri atas kinerja pemerintahannya dalam 150 hari pertama akan menjadi tolok ukur bagi publik dan media,” simpul media.
Alfito Deannova Ginting
Usai acara, Pemred detikcom Alfito Deannova menceritakan momen dialog. Dia menyebut wawancara berlangsung panjang melebihi durasi yang ditentukan.
“Jadi kita datang tadi sudah lihat kondisi rumahnya Pak Prabowo di Hambalang kayak gimana, kita brifing sebentar tadi, ketemu Pak Prabowo. Diskusinya ternyata melebar dari rencana dua jam jadi tiga jam,” kata Alfito, mengapresiasi kesediaan Presiden Prabowo untuk diwawancara beragam hal tanpa ada pembatasan.
Alfito lantas mendorong agenda tersebut dapat terus berlanjut guna transparansi ke publik. “Dan ini sekali lagi saya harus menyampaikan apresiasi saya karena Pak Prabowo tidak meminta daftar pertanyaan, tidak membatasi pertanyaan atau topik pertanyaan apa, semua pertanyaan dijawab, tidak ada yang dipotong,” kata Alfit, seperti disitat dari Detikcom.
“Mudah-mudahan ini juga menunjukkan, apa ya, bisa berlanjut di kesempatan-kesempatan yang akan datang, model transparansi seperti ini sehingga ke depan nanti banyak isu yang bisa di-address oleh Presiden langsung,” harap Alfito.
Najwa Shihab
Sementara itu, Founder Narasi, Najwa Shihab mengungkapkan pertemuan digelar untuk berdiskusi sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan yang bervariasi, yang tengah muncul di tengah masyarakat saat ini.
Pertanyaannya? “Beragam, dari mulai demonstrasi UU TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif, jadi cukup bervariasi menurut saya,” ujar Najwa Shihab, menekankan pertemuan ini jadi kesempatan yang baik untuk bertanya secara langsung kepada orang nomor satu di Indonesia, sebagaimana banyaknya isu yang muncul di tanah air akhir-akhir ini.
Kepada awak media yang mewawancarainya usai acara di Hambalang, ia juga menyatakan Presiden terbuka dan tidak keberatan ketika ditanya seputar hal-hal yang cukup sensitif.
“Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain seperti ketika saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong, tetapi kemudian Pak Prabowo malah justru ‘tidak apa-apa silakan bertanya saja’,” beber Najwa melugaskan.
Apa pasal? “Karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengonfirmasi isu yang penting, dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor satu di negeri ini,” imbuh ia, menilai bila pemerintah makin terbuka dan transparan, publik juga akan makin bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk dengan ikut mendengarkan pertanyaan, kritikan, dan masukan-masukan yang ditangkap media dari masyarakat.
Gagasan Prabowo Langsung
Usut punya usut, ternyata inisiasi pertemuan tersebut datangnya langsung dari Prabowo.
Adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Angga Raka Prabowo, yang menyebut pertemuan itu gagasan langsung Presiden Prabowo, sebagaimana banyaknya permintaan pada pertemuan sebelumnya.
“Ini gagasannya dari Presiden langsung. Bulan lalu (Maret) Presiden sudah sempat diskusi dengan teman-teman Pemred, waktu itu ada 30 orang. Kemudian kita (pemerintah) sudah kurang lebih 150 hari kerja, ada banyak permintaan dari media-media untuk wawancara Pak Presiden. Waktu itu Pak Presiden bilang kayaknya sudah saatnya untuk wawancara dan menjawab isu-isu yang sedang berkembang, Presiden juga ingin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama 150 hari ini di pemerintahannya,” ucap Wamen Angga.
Angga mengintensi kegiatan ini jadi konsep baru bentuk komunikasi Presiden Prabowo. Dia bilang, Presiden ingin lebih mendengar dan menjawab publik lewat forum semacam ini.
“Ini bentuk usaha pemerintah untuk lebih terbuka kepada masyarakat. Harapannya agar publik dapat mendapat jawaban Presiden. Presiden juga menerima masukan publik lewat jurnalis. Ini konsep yang baru, Presiden bertemu tujuh jurnalis sekaligus. Kalau ini dirasa baik, dirasa bagus, ya ini sebagai sarana juga untuk Presiden mendengar masyarakat dan menjawab apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan, mungkin baik untuk dilakukan berkelanjutan,” kata dia.
Semoga setelah ini, tak ada lagi pernyataan blunder dari para pembantu Presiden ya.(**)
