(TK) Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana”, pada Senin, 14 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Bertempat di Ruang Sidang Utama Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung (Polinela), kegiatan FGD berlangsung mulai pukul 08.30 WIB dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung setelah sambutan dari Direktur Polinela. FGD ini menjadi momentum penting dalam mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan penguatan ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD kali ini sangat menekankan pentingnya kolaborasi multisektor. “Kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan daerah lima tahun ke depan benar-benar menjawab tantangan zaman, termasuk ancaman perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana,” ujarnya.
Para Narasumber Berkompeten Hadir Berikan Perspektif Strategis
Sesi pemaparan materi menghadirkan narasumber dari akademisi dan praktisi lingkungan, antara lain:
Dr. Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc., Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Lampung, yang memaparkan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung, menyoroti pentingnya optimalisasi FOLU Net Sink 2030.
Ir. Arif Rohman, S.T., M.T., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Institut Teknologi Sumatera (ITERA), membahas strategi membangun ketangguhan iklim dan bencana di Provinsi Lampung.
Ir. Edy Karizal, Direktur Lembaga Konservasi 21, menekankan pentingnya peran organisasi non-pemerintah dan kolaborasi multistakeholder dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.FGD Dihadiri oleh Berbagai Pemangku Kepentingan Penting
Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat, perangkat daerah Provinsi Lampung, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Berikut daftar lengkap para hadirin:
Instansi Vertikal Pemerintah Pusat:
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kelas IV Lampung
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung
Perangkat Daerah Provinsi Lampung:
Kepala BPBD Provinsi Lampung
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Kepala Balitbangda Provinsi Lampung
Perwakilan Kabupaten/Kota:
Kepala Bappeda dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting)
Akademisi dan Peneliti:
Rektor Universitas Lampung (UNILA)
Direktur Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)
Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Ketua SDGs Center Universitas Bandar Lampung
Organisasi Non-Pemerintah dan Pegiat Lingkungan:
Ketua Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS)
Direktur WALHI Lampung
Direktur WATALA
Direktur Yayasan Pena Bulu
Ketua Rumah Kolaborasi Nusantara
Ir. Edison, M.PAf, IPU, ASEAN Eng., pegiat pembangunan berkelanjutan
Sektor Swasta dan Asosiasi Profesi:
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk
Ketua Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Provinsi Lampung
Kepala Pabrik PT Tirta Investama Tanggamus
FGD ini juga turut menyosialisasikan pengisian Matriks Identifikasi/Inisiasi Sub Kegiatan dan Output sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan RPJMD, yang dapat diakses melalui tautan yang telah disediakan panitia.
Dengan semangat kolaborasi dan visi pembangunan berkelanjutan, FGD ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang inklusif dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim serta risiko bencana di Provinsi Lampung.(**)
