(TK) Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur Lampung bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, pada Rabu (16/4).
Rakor ini difokuskan untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperkuat arah pembangunan daerah berbasis hilirisasi serta pelayanan publik digital.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, rapat koordinasi tersebut merupakan agenda khusus kepala daerah se-Provinsi Lampung dan akan dijadwalkan secara berkala untuk membangun sinergi lintas pemerintahan.
“Hari ini Rakor khusus kepala daerah se-Provinsi Lampung. Ini rencananya akan kami agendakan secara berkala untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, salah satu fokus utama rakor adalah penyelarasan arah pembangunan yang saat ini tengah disusun dalam RPJMD oleh seluruh pemerintah daerah di Lampung.
“Kebetulan saat ini Provinsi Lampung dan juga kabupaten/kota sedang membuat RPJMD, sehingga kami ingin RPJMD kita mempunyai rasa yang maksimal kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, beberapa isu strategis yang dibahas antara lain ketimpangan pembangunan, tingkat kemiskinan, pendidikan, serta infrastruktur yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.
“Kita bicara permasalahan yang ada di Lampung seperti ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan hingga infrastruktur. Kita ingin pemda di Lampung lebih konsen terhadap tata kelola dan tata niaga yang ada di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, Pemprov Lampung juga menyampaikan komitmen memperkuat sektor hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk daerah, daya saing, serta membuka lapangan kerja melalui investasi yang tepat guna.
“Tujuan investasi adalah menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Kita konsen sekarang ini melakukan hilirisasi di tingkat desa dan kita pilih investasi yang cocok di Provinsi Lampung dan tidak mengganggu ekonomi masyarakat Lampung,” lanjutnya.
Di bidang pelayanan publik, Pemprov Lampung menyatakan akan mengadopsi aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Jakarta Kini (JAKI), sebagai kanal aduan dan komunikasi digital antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita lihat Lampung harus memiliki entitas pelayanan publik terutama dalam pengaduan. Kami melihat DKI Jakarta telah melakukan itu dengan membuat aplikasi JAKI dan itu sudah lama dikembangkan. Kemarin ada dua pilihan, mau buat yang baru atau kita bisa adopsi yang sudah teruji. Dan kami pilih untuk adopsi,” jelas Gubernur Mirza.
Informasi penting disajikan secara kronologis
Ia menargetkan aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat mulai pertengahan Mei 2025.
“Kami targetkan pertengahan Mei aplikasi itu harus sudah on dan dipakai oleh masyarakat Lampung,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Lampung serta kepala OPD kabupaten/kota, dengan tujuan menyatukan visi pembangunan lintas daerah. (***)
