(TK) Pemprov— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas berbagai sumber penyebab banjir di wilayah Bandar Lampung, termasuk aktivitas tambang ilegal yang mempercepat kerusakan lingkungan dan sedimentasi saluran air.
Bencana banjir yang melanda Kelurahan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Senin (21/4) dini hari, telah menelan tiga korban jiwa.
Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh fenomena pasang air laut (rob) serta kondisi drainase yang tidak mampu menampung volume air.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan, peristiwa ini menjadi peringatan serius atas lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta akibat buruk dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali.
“Tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air mempercepat sedimentasi dan menyebabkan penyumbatan. Beberapa titik yang terindikasi telah kami tutup. Aktivitas ini harus dihentikan secara permanen,” tegas Jihan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Lampung mempercepat program normalisasi saluran air dan drainase di kawasan rawan banjir.
Pendekatan yang digunakan kini bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota, tidak lagi sekadar reaktif dan sektoral.
“Kami telah memerintahkan seluruh OPD teknis untuk melakukan pemetaan sistem drainase secara menyeluruh dan menyiapkan penanganan permanen. Tidak cukup hanya bersikap tanggap darurat, kita harus tanggap terhadap penyebabnya,” ujarnya.
Selain perbaikan infrastruktur, Pemprov juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini kepada masyarakat.
Banjir yang terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur menunjukkan perlunya peningkatan kesiapsiagaan komunitas dan sistem informasi publik yang responsif.
Dalam mendukung pemulihan, Wagub Jihan turut menyoroti pentingnya penyesuaian layanan pendidikan di wilayah terdampak.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Jika diperlukan, sekolah dapat diliburkan sementara 2–3 hari sambil menunggu situasi benar-benar aman, namun kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah,” jelasnya.
Penanganan pasca-banjir kini berlangsung serempak dengan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri.
Pemprov Lampung juga membuka kanal aduan cepat untuk warga yang terdampak, khususnya dalam pelaporan titik genangan dan hambatan aliran air.
“Ke depan, kami akan menyusun kebijakan jangka menengah yang mencakup pemulihan lingkungan, audit sistem drainase, dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana,” pungkasnya. (***)
