(TK) Pemprov— Provinsi Lampung meninjau lokasi yang diusulkan sebagai calon pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis (25/4).
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam mendukung Program Nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyampaikan, Pemprov Lampung telah mengusulkan dua alternatif lokasi yang semuanya berada di Kota Baru.
“Lokasi pertama adalah lahan kosong seluas 10 hektare, sementara lokasi kedua merupakan lahan dengan bangunan yang telah berdiri seluas sekitar 80 hektare. Lahan kosong seluas 10 hektare ini juga telah disurvei oleh tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,” ujar Jihan.
Jihan menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah amanah dari Presiden Republik Indonesia. Kami mengimbau seluruh pihak terkait agar mematangkan rencana ini secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik hingga instrumen pendukung lainnya. Semua OPD harus tanggap dan proaktif dalam menangkap peluang pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Jihan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas masing-masing jenjang sebanyak 100 siswa. Total akan ada 300 siswa yang ditampung dan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah,” ujar Aswarodi.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau berasrama. Selain kurikulum pendidikan nasional, Sekolah Rakyat juga akan mengajarkan pendidikan karakter, kepemimpinan, nilai-nilai kebangsaan, serta keterampilan praktis.
Aswarodi menyebutkan, program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, dan kementerian/lembaga lainnya dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini di wilayah kami,” pungkasnya. (***)
