(TK),Bandar Lampung— Hari itu, Kamis 24 April 2025, langit mendung bergelayut di atas Kota Bandar Lampung. Bukan sekadar cuaca, tapi seperti pertanda duka yang akan turun. Di depan Kantor Walikota yang megah, sekelompok pemuda berdiri dengan nyali dan suara. Mereka tak membawa senjata, hanya sepanduk kecil bertuliskan “Supermasi Sipil” dan tekad besar menuntut keadilan bagi ribuan warga korban banjir.
Mereka bicara lantang. Tapi bukan untuk menghujat—melainkan untuk mengingatkan.
“Delapan orang meninggal! Ribuan rumah hancur! Dan pemerintah masih menutup telinga! Kami butuh solusi, bukan janji!” teriak sang orator, mengenakan kaus putih, menggema ke seluruh sudut halaman kantor pemerintahan.
Namun, suara itu tak sempat lama mengudara. Dalam hitungan detik, seorang anggota Satpol PP menyerbu ke tengah barisan. Sang orator dipiting dan disungkurkan ke tanah seperti seorang kriminal. Wajahnya menempel aspal. Jeritannya terhenti. Kamera ponsel warga merekam semuanya—dan dalam sekejap, video itu menyebar ke penjuru dunia maya.
Apa yang terjadi hari itu bukan penegakan aturan, tapi perendahan martabat warga negara. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah kekuatan. Tapi di Bandar Lampung, suara itu justru diseret dan dibungkam dengan cara yang memalukan.
Kecaman keras datang dari Panglima Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, Mulyadi Jas, yang tidak tinggal diam menyaksikan insiden tersebut.
“Kami mengutuk keras tindakan brutal Satpol PP. Apa yang mereka lakukan bukan hanya melanggar hukum, tapi melukai harga diri rakyat. Anak muda itu bukan penjahat—dia sedang menyuarakan penderitaan rakyat yang tak pernah selesai. Ini bukan sekadar salah prosedur, ini arogansi kekuasaan!” tegas Mulyadi Jas dalam keterangannya.
Ia juga menuntut Walikota dan Kepala Satpol PP untuk bertanggung jawab dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Menurutnya, negara yang sehat adalah negara yang menghormati suara rakyat—bukan yang membungkamnya.
Satpol PP seharusnya berdiri di barisan perlindung rakyat. Tugas mereka: menegakkan Perda, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Tapi di hari itu, mereka justru menjadi bayangan gelap di balik megahnya gedung pemerintahan.
Aksi kecil di halaman kantor walikota itu kini menjelma simbol besar: simbol kelelahan masyarakat atas pengabaian, simbol keberanian melawan pembiaran, dan simbol perjuangan rakyat yang tak lagi ingin diam.
Wajah sang orator memang disungkurkan, tapi suaranya tidak. Ia telah menjadi gema ribuan warga yang selama ini bungkam. Ia telah menjadi cermin, bahwa di balik banjir yang datang saban tahun, ada banjir lain yang lebih mengerikan: banjir ketidakpedulian.
Dan dari insiden ini, satu pertanyaan mengalir deras:
Apakah pemerintah masih mau mendengar, atau justru semakin pandai menindas?
