(TK)Bandar Lampung— Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) yang terdiri dari belasan organisasi buruh, petani, dan elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aksi ini akan dipusatkan di Tugu Adipura, Bandar Lampung, mulai pukul 09.00 WIB.
Juru Bicara PPRL, Joko Purwanto menyatakan, peringatan May Day tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk menyatukan suara rakyat menghadapi krisis multidimensi yang tengah terjadi di Indonesia, terutama di sektor ketenagakerjaan dan demokrasi.
“Kami menjadikan May Day 2025 sebagai momentum persatuan gerakan rakyat di Lampung untuk menyuarakan kepentingan buruh, petani, perempuan, nelayan, pendidik, dan masyarakat miskin kota,” ujar Joko dalam keterangannya, pada Rabu (30/4).
PPRL menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak 2024.
Berdasarkan catatan mereka, sebanyak 250.000 buruh mengalami PHK sepanjang 2024, dan lebih dari 18.000 buruh terkena dampak pada Januari hingga Februari 2025. PHK terjadi di berbagai sektor, seperti industri tekstil, alas kaki, energi, hingga media dan pendidikan.
“Janji pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk membuka lapangan kerja berkualitas belum terealisasi. Justru, gelombang PHK terus meningkat dan hubungan kerja semakin tidak pasti,” lanjut Joko.
Selain isu ketenagakerjaan, PPRL juga menyatakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai mengancam demokrasi dan hak sipil, termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI (RUU TNI) dan rencana RUU Polri.
“RUU TNI membuka ruang bagi militer untuk masuk ke dalam lembaga sipil dan melakukan operasi militer selain perang. Ini merupakan ancaman serius terhadap supremasi sipil dan demokrasi,” kata Joko.
Aksi PPRL juga menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) seperti Food Estate, reklamasi pulau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan.
“Proyek-proyek tersebut telah memicu konflik agraria, deforestasi, dan pencemaran lingkungan. Sayangnya, evaluasi terhadap proyek ini tidak menjadi prioritas pemerintah,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikapnya, PPRL juga menyoroti rendahnya perlindungan terhadap perempuan, khususnya buruh perempuan dan buruh migran.
Mereka menilai masih banyak terjadi diskriminasi dan minim perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut.
Adapun tujuh tuntutan utama PPRL dalam aksi May Day 2025 adalah sebagai berikut:
1. Wujudkan upah layak nasional.
2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
3. Cabut UU TNI dan tolak RUU Polri.
Informasi penting disajikan secara kronologis
4. Tolak PHK sepihak.
5. Tolak Omnibus Law.
6. Wujudkan perlindungan sosial yang transformatif.
7. Wujudkan reforma agraria sejati.
Organisasi yang tergabung dalam PPRL antara lain Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Konfederasi KASBI, Serikat Pekerja Media Lampung, Forum Komunikasi Petani Bersatu, Serikat Petani Indonesia Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, LBH Bina Karya Utama, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, dan Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID). (***)
