(TK) Pemprov— Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan percepatan pemenuhan dokumen administratif guna mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan.
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas program nasional yang diinisiasi Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada menyampaikan, saat ini Pemprov Lampung sedang menyiapkan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat utama pembangunan sekolah.
“Semua dokumen administrasi harus kita penuhi. Termasuk surat izin dan AMDAL, itu semua merupakan syarat mutlak,” ujar Firsada saat diwawancarai usai memimpin rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (5/5).
Firsada juga menyampaikan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari survei lokasi yang sebelumnya dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, untuk menilai kelayakan wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan, pembangunan ini merupakan prioritas karena program tersebut telah menjadi perhatian khusus dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Gubernur sangat berkomitmen mendukung program ini. Kami menargetkan agar salah satu dari dua lokasi yang telah diusulkan bisa mulai dibangun tahun ini,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan dua lokasi sebagai calon tempat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai lokasi prioritas, dan Slusuban, Kabupaten Lampung Tengah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi menyampaikan, Kota Baru dipilih sebagai lokasi utama karena telah memiliki akses jalan dan utilitas pendukung yang memadai.
Selain itu, lahan yang akan digunakan telah bersertifikat hak milik atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami sedang mengoordinasikan pemenuhan seluruh dokumen teknis dan administratif agar pembangunan tahap pertama bisa segera dimulai sesuai target nasional pada Juli 2025,” ujar Aswarodi.
Aswarodi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses percepatan ini.
“Pada rapat ini, kami melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi. Kami berharap agar Lampung tidak tertinggal dalam pelaksanaan program ini,” tambahnya.
Diketahui, Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin.
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama akan dilakukan di 100 titik di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 lokasi akan dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara sisanya oleh Kementerian Sosial.
Dengan percepatan proses administratif dan koordinasi antarinstansi, Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar salah satu dari dua lokasi usulan dapat masuk dalam daftar tahap pertama pembangunan yang direncanakan dimulai pada pertengahan 2025. (***)
