(TK)Lampung— Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai produsen singkong terbesar di Indonesia, menyumbang 51 persen dari total produksi nasional pada tahun 2024. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa pencapaian ini harus diikuti dengan industrialisasi yang kuat dan perbaikan tata niaga yang berpihak kepada petani serta pelaku usaha lokal.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa komoditas singkong dan produk turunannya menyumbang sekitar 7 hingga 8 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung, yang mencapai Rp480 triliun per tahun. “Singkong sampai tepung tapioka ini menyumbang 7–8 persen PDRB. Artinya, sebagian besar uang yang beredar di Lampung berasal dari industri singkong,” ungkapnya.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung menunjukkan bahwa produksi singkong Lampung pada 2024 mencapai 7,9 juta ton. Gubernur menekankan perlunya membenahi sistem tata niaga dan mendorong hilirisasi industri agar petani memperoleh nilai tambah yang adil.
Ia juga menyoroti pentingnya Lampung memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat nasional untuk memperjuangkan masa depan industri singkong. “Kita harus segera menata keseimbangan, memperbaiki tata niaga, dan memiliki nilai tawar di tingkat pusat,” ujarnya.
Sebagai langkah perlindungan terhadap harga di tingkat petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu, menetapkan harga dasar sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pengusaha industri tapioka yang telah membuka banyak lapangan kerja dan berkontribusi pada ekonomi kerakyatan. “Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami siap membuka ruang dialog dan mendukung regulasi yang kondusif agar industri tapioka Lampung semakin kuat dan modern,” pungkasnya.(***)












