(TK)Lampung— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat program Kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai solusi konkret bagi petani di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
“Kartu Petani Berjaya harus benar-benar menjadi solusi nyata bagi petani di Lampung, sekaligus mendukung program besar pemerintah dalam hilirisasi sektor pertanian,” kata Gubernur Mirza saat diwawancarai pada Jumat, 23 Mei.

Menurut Gubernur Mirza, salah satu tantangan besar yang dihadapi petani saat ini adalah minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal. “Sekitar 70–80 persen petani tidak bankable, karena bank sulit memberikan pinjaman kepada petani dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki aset,” jelasnya.
Akibatnya, petani sering terpaksa meminjam modal dari tengkulak dengan bunga tinggi dan harga beli hasil panen yang rendah. “Sebenarnya tidak ada masalah dengan tengkulak. Masalah muncul ketika tengkulak membebankan bunga besar dan membeli hasil panen dengan harga rendah. Jika tengkulak memberi harga yang wajar, sebenarnya tidak ada masalah,” tambah Gubernur Mirza.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Lampung sedang merancang sistem yang dapat menjembatani petani dengan off taker atau pihak yang membeli hasil produksi pertanian serta lembaga perbankan. “Kita akan mengintegrasikan program yang baik dari periode sebelumnya agar terhubung dengan program ke depan, dan memberikan nilai tambah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan memperkuat Kartu Petani Berjaya,” tegasnya.
Langkah penguatan tersebut akan difokuskan pada kepastian off taker. “Kami akan memperkuat kepastian off taker, mengintegrasikan off taker ke dalam sistem pertanian kita, dan bekerja sama dengan off taker yang kuat,” ujarnya.
Pemerintah juga akan mengembangkan sistem pertanian yang bankable, agar petani lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. “Kita akan berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang bankable agar petani bisa didanai dengan mudah oleh perbankan,” tambahnya.
Melalui KPB, petani juga akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, pinjaman produktif, dan secara otomatis terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).(***)












