(TK),Pringsewu—Lagi-lagi anggaran di tubuh Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu menjadi sorotan. Setelah mencuat dugaan pemborosan dalam belanja perjalanan dinas, kini terkuak pula adanya pengadaan surat kabar dan majalah yang dibayar penuh meski tidak diterima sesuai perjanjian.
Penelusuran tim media menemukan dua dugaan praktik anggaran janggal yang terjadi pada tahun anggaran 2024. Pertama, pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti sah. Tiket, penginapan, hingga dokumentasi kegiatan banyak yang tidak tersedia. Beberapa kegiatan justru terindikasi hanya formalitas.
Kedua, terjadi kejanggalan dalam belanja langganan media massa. Meski kontrak kerja sama menyepakati pengiriman sebanyak 23.946 eksemplar, faktanya hanya 15.553 eksemplar yang tercatat diterima, berdasarkan absensi penerimaan harian. Artinya, sebanyak 8.393 eksemplar surat kabar tidak pernah sampai ke meja pembaca, namun tetap dibayar penuh.
Nilai kelebihan bayar akibat selisih pengiriman ini mencapai Rp37.686.409,18. Tak pelak, publik mulai mempertanyakan: kemana perginya sisa koran yang dibayar tapi tak pernah datang?
Dengan anggaran media mencapai Rp1,39 miliar, dan anggaran perjalanan dinas yang tidak sedikit, dua pola ini memperlihatkan indikasi kuat pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.
Tim media telah mengonfirmasi hal ini kepada salah satu staf Sekretariat DPRD, yang dengan cepat mengarahkan agar pertanyaan diajukan langsung ke PPTK. Namun ketika PPTK dihubungi melalui WhatsApp, status pesan terlihat aktif namun tak pernah dibalas.
“Kalau semua sesuai aturan, kenapa harus diam?” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kebungkaman dan minimnya transparansi membuat dugaan ini kian mencurigakan. Sudah saatnya Masyrakat menuntut klarifikasi terbuka dari lembaga legislatif yang dibiayai oleh uang rakyat.
(RED)
