(TK),Bandar Lampung—Fakta baru kembali terungkap dalam kasus dugaan pencurian kabel tembaga Telkom (KTL) di wilayah Kota Bandar Lampung. Setelah sederet bukti dan pengakuan yang menyeret nama-nama besar, kini pihak resmi Telkom angkat bicara dan menegaskan bahwa aksi pengambilan kabel tersebut tidak memiliki dasar hukum, alias ilegal.
General Manager (GM) Telkom Witel Lampung, Yuniarti, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan WhatsApp, menyatakan dengan tegas:

“Untuk hal ini kami tidak ada program. Pengambilan aset kabel tembaga itu untuk tahun ini tidak ada. Jadi ini memang benar-benar ilegal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan terkait klaim pelaku yang menyebut kegiatan itu bagian dari lelang tahun 2022, Yuniarti menjelaskan:
“Iya, dulu memang ada pelelangan, tapi pekerjaan itu sudah selesai pada tahun tersebut. Kalau sekarang masih ada pihak yang melakukan pengambilan kabel dengan dalih itu, maka jelas-jelas ilegal, karena sudah lewat masa berlaku,” ungkapnya.
Pernyataan resmi dari pihak Telkom ini sekaligus membantah dalih pelaku HRS yang saat investigasi di lapangan justru mengaku “mengawal pekerjaan Irwasda Polda Lampung”. Kini semakin jelas, apa yang dilakukan HRS Cs bukanlah pekerjaan resmi, melainkan aksi kriminal yang terstruktur dan rapi.
Tak hanya itu, informasi yang dihimpun menyebut HRS tidak bergerak sendirian. Ia diduga bekerja sama dengan sejumlah pihak internal Telkom berinisial HRU, DWN, YD, dan DHN, yang memberikan informasi titik-titik kabel tembaga untuk dijarah. HRS juga disebut menjalin kolaborasi dengan oknum PDAM agar bisa masuk ke lokasi strategis untuk penggalian ilegal.
Lebih jauh, jaringan ini bahkan menyeret nama Danial, owner/vendor PT Mukti asal Metro Lampung, yang diduga kuat menjadi penadah hasil curian kabel. Jika terbukti, Danial bisa dijerat dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 480 KUHP (penadahan) hingga UU Tipikor, mengingat kabel tembaga Telkom merupakan aset vital negara.
Dengan adanya pengakuan resmi Telkom, maka jalan hukum bagi aparat semakin terbuka. Para pelaku bisa dijerat dengan:
- Pasal 362 KUHP – Pencurian: ancaman 5 tahun penjara.
- Pasal 363 KUHP – Pencurian dengan pemberatan: ancaman 7 tahun penjara.
- Pasal 406 KUHP – Perusakan barang: ancaman 2 tahun 8 bulan.
- UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 55 – ancaman 6 tahun penjara dan/atau denda Rp600 juta.
- UU Tipikor – jika terbukti ada keterlibatan aparat atau kerugian negara akibat hilangnya aset vital.
Kini bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Fakta sudah terang-benderang: pihak Telkom menegaskan aksi itu ilegal, nama institusi besar dicatut oleh HRS untuk berlindung, dan dugaan keterlibatan internal semakin kuat.
Apakah Polda Lampung, Kejati Lampung, hingga Kanwil Telkom akan tinggal diam, atau segera bertindak menyapu bersih mafia kabel tembaga yang menggerogoti aset negara?
Satu hal pasti: kebal hukum itu ilusi. Fakta dan bukti sudah di depan mata.
Kasus ini belum selesai—media akan terus mengawal, membongkar, dan menyajikan kebenaran hingga tuntas.
(RED)













