(TK),Pesawaran — Isu panas tengah beredar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran. Beberapa sumber terpercaya membeberkan adanya dugaan pernikahan siri yang melibatkan salah seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) berinisial SDN dengan stafnya sendiri berinisial EV.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hubungan asmara antara keduanya diduga telah lama terjalin, namun kabar pernikahan siri baru-baru ini mengejutkan sejumlah pihak di lingkungan dinas tersebut.

Lebih jauh, dugaan pernikahan siri ini disebut-sebut tidak mengantongi izin maupun pemberitahuan resmi dari pihak berwenang.
Saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran mengaku baru mendengar kabar itu.
“Saya baru mendengar informasi ini. Nanti akan saya cari tahu kebenarannya,” tegas Kepala Dinas PUPR Pesawaran saat dihubungi awak media.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak oknum Kabid yang diduga terlibat dalam pernikahan siri tersebut belum berhasil dikonfirmasi.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pernikahan maupun perceraian memiliki aturan yang ketat. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa seorang PNS yang akan menikah, baik dengan sesama PNS maupun bukan, wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang. Selain itu, pernikahan siri tanpa pencatatan resmi dapat menimbulkan persoalan administratif maupun etika bagi ASN yang bersangkutan.
Kasus dugaan pernikahan siri ini pun menuai sorotan. Publik menunggu langkah tegas dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), maupun pimpinan OPD terkait untuk memastikan kebenaran informasi serta menegakkan aturan yang berlaku.
(DL)













