Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Lampung

Oknum Kabid PUPR Pesawaran Diduga Nikah Siri dengan Staf, Kadis: Saya Baru Dengar, Akan Saya Telusuri!

badge-check


					Oknum Kabid PUPR Pesawaran Diduga Nikah Siri dengan Staf, Kadis: Saya Baru Dengar, Akan Saya Telusuri! Perbesar

(TK),Pesawaran — Isu panas tengah beredar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran. Beberapa sumber terpercaya membeberkan adanya dugaan pernikahan siri yang melibatkan salah seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) berinisial SDN dengan stafnya sendiri berinisial EV.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, hubungan asmara antara keduanya diduga telah lama terjalin, namun kabar pernikahan siri baru-baru ini mengejutkan sejumlah pihak di lingkungan dinas tersebut.

Lebih jauh, dugaan pernikahan siri ini disebut-sebut tidak mengantongi izin maupun pemberitahuan resmi dari pihak berwenang.

Saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran mengaku baru mendengar kabar itu.

“Saya baru mendengar informasi ini. Nanti akan saya cari tahu kebenarannya,” tegas Kepala Dinas PUPR Pesawaran saat dihubungi awak media.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak oknum Kabid yang diduga terlibat dalam pernikahan siri tersebut belum berhasil dikonfirmasi.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pernikahan maupun perceraian memiliki aturan yang ketat. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa seorang PNS yang akan menikah, baik dengan sesama PNS maupun bukan, wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang. Selain itu, pernikahan siri tanpa pencatatan resmi dapat menimbulkan persoalan administratif maupun etika bagi ASN yang bersangkutan.

Kasus dugaan pernikahan siri ini pun menuai sorotan. Publik menunggu langkah tegas dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), maupun pimpinan OPD terkait untuk memastikan kebenaran informasi serta menegakkan aturan yang berlaku.

(DL)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejari Tulang Bawang Terima Lagi Pengembalian Kerugian Negara Rp112 Juta dari Kasus Korupsi Anggaran Bawaslu

19 November 2026 - 13:04 WIB

Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

19 November 2026 - 02:50 WIB

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Kota Karang Dicanangkan Kelurahan TAPIS, PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu

16 November 2026 - 15:25 WIB

Trending di Bandar Lampung