(TK),BANDAR LAMPUNG—Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mulai menerapkan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) pada 10 April 2026. Kebijakan ini diberlakukan secara terbatas dan hanya menyasar pegawai dengan jabatan staf serta pejabat eselon IV.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja di lingkungan pemerintahan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, ASN yang menduduki jabatan struktural lebih tinggi, seperti pejabat eselon III dan II, tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Selain itu, unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik juga tidak termasuk dalam kebijakan ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh sistem kerja jarak jauh.
Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini masih mematangkan aturan teknis terkait pelaksanaan WFH dan WFA, termasuk mekanisme pengawasan kinerja pegawai. Ketentuan lebih lanjut akan dituangkan dalam surat keputusan wali kota yang segera diterbitkan.
Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan kinerja ASN tetap terjaga sekaligus mampu beradaptasi dengan pola kerja yang lebih fleksibel di era digital.













