TK, Bandar Lampung, 2025 — Kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi alarm peringatan bagi seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Syukron, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama di atas segala bentuk pelaksanaan program pemerintah.
“Keselamatan siswa jauh lebih penting daripada sekadar menjalankan program. Jangan sampai niat baik pemerintah dalam memberikan gizi yang baik justru berujung pada musibah bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya audit independen yang melibatkan BPOM dan Dinas Kesehatan guna memastikan seluruh tahapan program, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses penyimpanan, hingga distribusi dan penyajian, memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.
“Kami mendorong agar dilakukan audit terbuka dan independen oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Ini bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Syukron.
Selain audit, ia juga menilai perlunya regulasi daerah yang lebih kuat dan terukur untuk menjamin keamanan pelaksanaan program MBG di masa mendatang. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat memiliki panduan jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Syukron menegaskan, DPRD Provinsi Lampung akan mengawal proses evaluasi dan mendesak pemerintah daerah agar mengambil langkah cepat serta transparan dalam menangani kasus ini.
“Kita semua harus memastikan setiap program pemerintah benar-benar aman, bermanfaat, dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tujuan utama dari program bergizi ini adalah menyehatkan siswa, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Kejadian ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat sistem keamanan pangan di lingkungan pendidikan serta menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan program publik tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasarannya.
