TK, Bandar Lampung, 29 September 2025 — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar jenis solar yang belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap berbagai sektor vital, terutama pertanian, transportasi, dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Kelangkaan solar menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Kalaupun tersedia, antreannya sangat panjang, dan sering kali masyarakat harus pulang dengan tangan kosong karena stok sudah habis,” ujar Fatikhatul saat diwawancarai awak media, Senin (29/9).

Menurut politisi perempuan tersebut, keterbatasan pasokan solar berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Alat pertanian membutuhkan solar, kendaraan pengangkut hasil panen pun demikian. Nelayan tidak bisa melaut tanpa solar, sopir angkutan umum terhambat beroperasi, bahkan distribusi logistik dan kebutuhan infrastruktur pertanian pun ikut terganggu. Ini jelas menghambat perputaran roda ekonomi di Lampung,” tegasnya.
Fatikhatul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencari solusi yang cepat dan tepat. Ia menyebut, DPRD Lampung akan berperan aktif dalam mengoordinasikan langkah bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.
“Kami mendorong adanya sinergi dan pengawasan yang lebih ketat. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan juga hubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk memahami dan menyuarakan keresahan rakyat,” ujarnya.
Terkait isu dugaan penimbunan solar yang beredar di masyarakat, Fatikhatul menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengawal informasi tersebut secara serius.
“Kami akan memastikan apakah memang ada oknum yang menimbun solar hingga menyebabkan ketersediaan di lapangan berkurang. Bila terbukti, kami berharap aparat berwenang bertindak tegas, karena praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.
Melalui langkah pengawasan dan koordinasi yang intensif, DPRD Provinsi Lampung berharap permasalahan kelangkaan solar dapat segera teratasi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal dan stabilitas pasokan energi di daerah dapat terjaga.










