Menu ✖

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Bandar Lampung

KPK Hormati Putusan MK: BPK Jadi Satu-satunya Lembaga Berwenang Hitung Kerugian Negara

badge-check


					KPK Hormati Putusan MK: BPK Jadi Satu-satunya Lembaga Berwenang Hitung Kerugian Negara Perbesar

 

(TK),BANDAR LAMPUNG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa kewenangan penghitungan kerugian negara berada sepenuhnya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Putusan tersebut dinilai akan membawa perubahan signifikan dalam proses penanganan perkara korupsi di Indonesia.

Juru bicara KPK menyampaikan bahwa lembaganya menghormati dan akan mematuhi putusan MK sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. KPK juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Putusan ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami. KPK akan mempelajari secara mendalam implikasinya, khususnya terhadap proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi,” ujar perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa hanya BPK yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Dengan adanya putusan ini, KPK mengakui perlunya penyesuaian dalam mekanisme penyidikan, khususnya terkait penggunaan hasil audit dalam penanganan perkara. Ke depan, KPK akan memperkuat koordinasi dengan BPK agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan celah hukum.

Selain itu, KPK juga tengah mengevaluasi peran fungsi akuntansi forensik internal yang selama ini digunakan dalam mengidentifikasi kerugian negara. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses tetap sesuai dengan kerangka hukum terbaru.

Putusan MK ini dinilai akan memberikan kepastian hukum dalam penentuan kerugian negara, namun di sisi lain juga menuntut penyesuaian dari aparat penegak hukum. KPK memastikan bahwa langkah adaptasi akan dilakukan tanpa mengurangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional

19 November 2026 - 02:50 WIB

Akbar Desak Raperda Perlindungan Guru Segera Disahkan, Guru Jangan Lagi Takut Mendisiplinkan Siswa

17 November 2026 - 14:17 WIB

Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja, Ini Jadwal Penetapannya

16 November 2026 - 15:28 WIB

Kota Karang Dicanangkan Kelurahan TAPIS, PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu

16 November 2026 - 15:25 WIB

DPRD Bandar Lampung: Dana Rp100 Miliar Pusat Harus untuk Perbaiki Jalan Lingkungan

14 November 2026 - 13:14 WIB

Trending di Bandar Lampung