(TK),BANDAR LAMPUNG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa kewenangan penghitungan kerugian negara berada sepenuhnya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Putusan tersebut dinilai akan membawa perubahan signifikan dalam proses penanganan perkara korupsi di Indonesia.

Juru bicara KPK menyampaikan bahwa lembaganya menghormati dan akan mematuhi putusan MK sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. KPK juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Putusan ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami. KPK akan mempelajari secara mendalam implikasinya, khususnya terhadap proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi,” ujar perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, MK memutuskan bahwa hanya BPK yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
Dengan adanya putusan ini, KPK mengakui perlunya penyesuaian dalam mekanisme penyidikan, khususnya terkait penggunaan hasil audit dalam penanganan perkara. Ke depan, KPK akan memperkuat koordinasi dengan BPK agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan celah hukum.
Selain itu, KPK juga tengah mengevaluasi peran fungsi akuntansi forensik internal yang selama ini digunakan dalam mengidentifikasi kerugian negara. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh proses tetap sesuai dengan kerangka hukum terbaru.
Putusan MK ini dinilai akan memberikan kepastian hukum dalam penentuan kerugian negara, namun di sisi lain juga menuntut penyesuaian dari aparat penegak hukum. KPK memastikan bahwa langkah adaptasi akan dilakukan tanpa mengurangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.













