(TK),BandarLampung—Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana menerima kunjungan silaturahmi dan ramah tamah bersama mahasiswa serta civitas akademika Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), bersama Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.I.P., M.Si. (Han)., peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Unhan RI di Kota Bandar Lampung, serta Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P., C.I.T., Kolonel (Arm), Dosen Tetap Prodi Asymmetric Warfare Fakultas Strategi Pertahanan Unhan dan Dr. Sungkunen Munthe, S.E., M.Si. (Han)., Kepala Pusat Penelitian Strategi Pertahanan dan Keamanan Pertahanan LPPM Unhan, di Gedung Semergou Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (18/05/2026).
Dalam sambutannya, Walikota Bandar Lampung menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta KKDN di Kota Tapis Berseri. Kehadiran mahasiswa Unhan RI dinilai menjadi kehormatan sekaligus energi positif bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah dan ketahanan wilayah.
Walikota juga menyampaikan bahwa tema kegiatan KKDN tahun ini mengenai strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman multidimensi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, TNI, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta ketahanan wilayah.
Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap para mahasiswa dapat menggali potensi daerah, memahami kondisi sosial masyarakat, serta memberikan masukan dan kajian strategis yang bermanfaat bagi pembangunan pertahanan dan keamanan wilayah.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Bandar Lampung turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang selama ini terus bersinergi menjaga kondusivitas wilayah Kota Bandar Lampung.
Kegiatan silaturahmi dan ramah tamah berlangsung hangat dan penuh kebersamaan sebagai bentuk penguatan hubungan antara pemerintah daerah, akademisi, dan institusi pertahanan negara.
