(TK), Nasional — Kemendagri Tito Karnavian menanggapi penolakan terhadap wacana Polri yang berada di bawah kementerian dalam negeri.
Tito Karnavian menyebut kelembagaan polri yang di bawah presiden merupakan amanah reformasi.
Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri awalnya muncul dari Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus.
Dia menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri karena banyaknya masalah di internal Polri.
Deddy menyebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000.
Adapun tujuannya adalah agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.
Politikus PDIP menyatakan, wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya sudah pernah mengemuka.
Namun, dia menyebut tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul tersebut.
Usulan Deddy tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari SETARA Institute.
SETARA Institute menyatakan, Polri berada langsung di bawah Presiden merupakan perintah konstitusi.
Lembaga ini menilai usulan mengubah posisi kepolisian di bawah TNI atau Kemendagri adalah gagasan yang keliru.
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy juga menegaskan penolakan atas usul tersebut. Menurut dia, menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru berpotensi menciptakan intervensi politik lebih besar.
Terlebih lagi, katanya, Polri di bawah Kemendagri maupun TNI sudah pernah dilakukan di Indonesia. “Jadi tak perlu mengulang masa lalu yang kurang baik,” kata politikus PKS ini, dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 1 Desember 2024.
Adapun Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa mayoritas fraksi di parlemen tak setuju jika Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dia mengatakan, tujuh dari delapan fraksi menolak usulan tersebut.
(**)
