(TK) PEMKOT— Puluhan massa yang mengatasnamakan warga Bandar Lampung menggeruduk Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung pada Senin, 28 April 2025.
Diketahui, dalam aksi keempat mereka, para demonstran menuntut pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, terkait makin parahnya bencana banjir yang kerap melanda Kota Tapis Berseri setiap kali hujan turun.
Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaan lantang.
“Banjir makin parah, korban makin banyak, tapi walikota diam saja! Kami sudah empat kali ke sini, tetap saja bunda walikota tidak pernah mau menemui kami!” seru M. Indra Kurniawan, akrab disapa Indra Segalo-galo, salah satu orator aksi yang juga dikenal sebagai aktivis pemuda Lampung.
Massa menilai bahwa Walikota Eva Dwiana gagal dalam melakukan mitigasi dan pencegahan banjir, meski sudah menjabat dua periode.
Mereka membandingkan panasnya terik matahari yang mereka hadapi saat aksi dengan derita lebih dari 11.000 warga yang terdampak banjir di berbagai titik kota.
“Teriknya matahari tidak sebanding dengan perihnya rakyat korban banjir. Walikota malah ngumpet, bukannya menemui dan berdialog terbuka!” ujar Indra lantang.
Orator lain, Kristin, aktivis perempuan muda Lampung, juga menyoroti buruknya pengelolaan sampah di Bandar Lampung.
“Sampah cuma ditumpuk di TPA Telukbetung Barat, air lindi kotor mengalir ke mana-mana. Warga cuma bisa menikmati air kotor itu, karena pemerintah gagal kelola sampah,” ujarnya.
Kristin juga mengkritik minimnya ruang terbuka hijau (RTH) di kota ini.
“Bandar Lampung sudah dibeton semua. Taman Gajah saja sekarang sudah jadi bangunan,” tambahnya.
Massa juga mempertanyakan prioritas pembangunan yang dinilai tak berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat.
“Ada anggaran Rp20 miliar buat JPO Siger Milenial, tapi drainase dibiarkan mampet, jalan-jalan malah jadi sungai dadakan!” teriak orator lain.
Tak hanya itu, para orator juga menyesalkan sikap aparat keamanan yang dinilai represif terhadap aksi damai mereka.
“Kami yang bela rakyat malah ditangkap, diprovokasi. Satpol PP yang harusnya mengayomi malah nantangin berantem!” ujar mereka.
Dalam orasi terakhir, Mahyudin, salah satu orator, mengingatkan tentang etika kepemimpinan.
“Pemimpin itu kalau beragama, pasti bermoral. Umar bin Khattab saja kalau rakyatnya kelaparan, dia datang sendiri, memikul makanan! Bukannya malah menyalahkan hujan kayak walikota kita!” sindirnya tajam.
Massa aksi menolak ajakan perwakilan masuk ke dalam gedung karena takut dialog tidak terbuka dan ada intervensi.
“Kami minta dialog terbuka di hadapan publik! Kalau panas, kami siap payungi, kalau haus, kami siap kasih minum. Jangan bersembunyi dari rakyat!” tegas Indra.
Tuntutan massa:
- Mendesak Walikota segera menyusun Grand Design atau Peta Jalan Penanganan Banjir Bandar Lampung secara menyeluruh dan ilmiah.
- Rencana ini harus melibatkan para akademisi dan pakar lintas disiplin, mulai dari tata kota, geomatika, hidrologi, geologi, hingga ekologi, hukum, sosiologi, dan teknik sipil. Partisipasi aktif masyarakat terdampak harus menjadi prinsip utama.
- Menjamin pemenuhan hak seluruh korban banjir secara adil, bukan sekadar kebutuhan primer, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi yang setara.
- Melakukan reformasi tata ruang berbasis kepentingan rakyat, serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap seluruh perusak lingkungan.
- Membenahi sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sebagai bagian dari solusi pencegahan banjir.
- Menghentikan semua bentuk represifitas, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan aspirasinya.
Terpisah, Warga Panjang Apresiasi Kinerja Walikota Eva Dwiana
Di hari yang sama, Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu menyampaikan sikap berbeda. Mereka menolak segala bentuk provokasi dari oknum-oknum yang mengatasnamakan warga Panjang dalam aksi di Pemkot.
Tokoh masyarakat Panjang, H. Musabaqoh, bersama tokoh pemuda dan praktisi hukum Ryan, menyesalkan tindakan sekelompok orang yang dinilai arogan dan tidak beretika.
“Kami kecewa ada yang mengaku mahasiswa, tapi bahasanya arogan. Kami warga Panjang tidak terima, apalagi yang demo itu kebanyakan bukan orang Panjang,” kata H. Musabaqoh.
Ryan menambahkan, justru warga Panjang berterima kasih atas respons cepat Pemkot Bandar Lampung dalam penanganan banjir di wilayah mereka.
“Waktu banjir, Bunda Eva malam-malam, hujan-hujan turun ke lokasi. Camat, TNI-Polri, BPBD, Damkar semua turun langsung. Kami lihat sendiri,” ujar Anwar, warga Panjang Utara.
Mereka mengecam keras pihak-pihak yang menggunakan nama warga Panjang untuk menyerang pemerintah.
“Itu penghinaan kepada pemimpin pilihan kami. Kalau masih ada yang bawa-bawa nama warga Panjang lagi, kami sendiri yang akan hadapi!” tegas warga.
Aliansi ini menegaskan, tak ada satu pun warga Panjang yang ikut dalam aksi unjuk rasa di Pemkot. Mereka mendukung penuh langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi banjir ke depan.(***)
