(TK),Lampung Selatan—Seorang pemuda bernama Sahrudi bin Hasan, warga Dusun Bujung Sari Marga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, melaporkan kejadian dugaan penganiayaan yang dialaminya pada Kamis pagi, 24 Juli 2025 sekitar pukul 07.18 WIB di SPBU Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam laporan polisi dengan nomor LP/B/476/VII/2025/SPKT/Polsek Natar/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung, Sahrudi mengaku menjadi korban pemukulan oleh seseorang yang saat itu belum diketahui identitasnya. Menurut penuturan korban, pelaku memukul bagian wajahnya menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan rasa sakit pada kepala, telinga berdengung, serta pusing.

Yang mengejutkan, meski korban telah memberikan keterangan lengkap dan pelaku *telah diketahui identitasnya dan bahkan mengakui perbuatannya, hingga berita ini diturunkan, pelaku tidak ditahan oleh pihak Polsek Natar.
Alasannya? Penyidik menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam *kategori tindak pidana ringan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, telah dilakukan upaya mediasi damai antara pelaku dan korban. Namun, sayangnya mediasi tidak mencapai kesepakatan final. Korban merasa kecewa atas penanganan perkara ini yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan perlindungan sebagaimana seharusnya ditegakkan oleh aparat penegak hukum.
Keputusan pihak kepolisian untuk tidak menahan pelaku yang sudah mengakui melakukan kekerasan fisik tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Apakah benar tindakan pemukulan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik hanya cukup dikategorikan sebagai “pidana ringan” sehingga pelaku tidak perlu ditahan?
Bagaimana perlindungan terhadap korban jika perkara semacam ini dianggap cukup diselesaikan tanpa efek jera kepada pelaku?
Apakah Polsek Natar sudah menjalankan prosedur hukum sesuai standar kepolisian dan KUHP?
Kasus ini membuka ruang diskusi publik tentang perlakuan aparat terhadap laporan kekerasan fisik , terutama yang melibatkan masyarakat sipil. Jika penganiayaan yang diakui pelaku bisa disikapi dengan pembiaran penahanan, maka dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Lampung Selatan.
Publik menanti penjelasan transparan dari pihak Polsek Natar. Sudah saatnya semua kasus, termasuk yang disebut “ringan”, ditangani dengan hati-hati dan tanpa keberpihakan demi tegaknya rasa keadilan di tengah masyarakat.
(TIM)













